BREAKING NEWS
Minggu, 21 Juni 2026

DPR Usulkan Iuran BPJS Kesehatan Seluruh Rakyat Indonesia Ditanggung Pemerintah: Negara Mampu

Adelia Syafitri - Rabu, 15 April 2026 18:29 WIB
DPR Usulkan Iuran BPJS Kesehatan Seluruh Rakyat Indonesia Ditanggung Pemerintah: Negara Mampu
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris dalam rapat kerja Komisi IX DPR bersama Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Mensos Saifullah Yusuf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 April 2026. (foto: tangkapan layar yt TVR Parlemen)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengusulkan agar pemerintah menanggung seluruh iuran peserta BPJS Kesehatan di Indonesia.

Ia menilai kebijakan tersebut secara fiskal memungkinkan untuk dilakukan.

Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi IX DPR bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 April 2026.

Baca Juga:

"Sudahlah, pemerintah biayai saja semuanya, Pak, iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dibiayai pemerintah, mampu nggak? Mampu kok, Pak," kata Charles dalam rapat.

Charles memaparkan perhitungan kebutuhan anggaran jika seluruh iuran peserta BPJS Kesehatan ditanggung negara.

Ia menyebut terdapat sekitar 284,6 juta peserta BPJS Kesehatan, dengan sebagian berstatus nonaktif.

Dari jumlah tersebut, ia mengeliminasi kelompok peserta penerima upah (PPU) seperti pekerja formal dan penyelenggara negara, sehingga tersisa sekitar 225,94 juta orang yang akan ditanggung pemerintah.

Dengan asumsi iuran Rp42 ribu per bulan, Charles memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp113 triliun per tahun.

"Maka Rp113 triliun per tahun, Pak, mampu nggak negara? Mampu, Pak," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Charles juga menyinggung prioritas belanja negara yang menurutnya perlu dievaluasi.

Ia membandingkan usulan pembiayaan BPJS dengan program lain yang dinilai memiliki anggaran besar.

Ia menyebut bahwa anggaran kesehatan rakyat seharusnya menjadi prioritas utama dalam kebijakan fiskal pemerintah.

Sebelumnya, dalam forum yang sama, DPR juga menyoroti sekitar 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dilaporkan nonaktif dan belum seluruhnya direaktivasi.*


(d/ad)

Editor
: Dharma
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Usulan Gaji Guru Rp5 Juta dari DPR Tuai Polemik, Dinilai Tak Realistis
Program Rabu Walk-In Interview Pemko Medan Bantu Pencari Kerja Cepat Dapat Kerja
HUT ke-78 Sumut, Wali Kota Medan Rico Waas Tekankan Kekompakan Antarwilayah untuk Pembangunan Merata
APINDO Ungkap 67 Persen Perusahaan Tak Mau Rekrut Karyawan Baru, Menaker Buka Suara
Baleg DPR Sepakat Bentuk Badan Khusus Satu Data Indonesia dalam RUU SDI
Rencana Lintasan Pesawat Militer AS di Langit Indonesia, Kemlu Buka Suara
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru