Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap sejumlah jenis makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berpotensi menyebabkan gangguan pencernaan pada anak.
Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan temuan tersebut berdasarkan hasil evaluasi tim investigasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di lapangan.
"Beberapa jenis makanan yang ditemukan berpotensi menyebabkan gangguan pencernaan seperti mual, muntah, dan diare," ujar Nanik, Senin (20/4/2026).Baca Juga:
Salah satu menu yang menjadi sorotan adalah soto. Menurut Nanik, makanan ini berisiko jika kondimennya masih mentah seperti kol, seledri, dan tauge, serta disajikan dengan kuah yang sudah dingin.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu kontaminasi bakteri seperti Escherichia coli (E. coli), terutama jika dikonsumsi oleh anak dengan daya tahan tubuh rendah.
Selain soto, BGN juga mencatat menu seperti nasi kuning, nasi uduk, dan nasi goreng berisiko menyebabkan gangguan pencernaan karena mudah basi.
Jenis makanan lain yang turut disorot adalah olahan mi, terutama jika dimasak langsung bersama sayuran, serta ayam suwir yang dinilai memiliki risiko tinggi jika bahan baku tidak segar dan proses pengolahan tidak higienis.
"Ayam suwir seringkali menggunakan bahan yang tidak segar dan prosesnya tidak higienis, sehingga meningkatkan risiko kontaminasi," jelasnya.
Tak hanya itu, makanan berbasis saus yang dimasak kurang matang dan dikonsumsi setelah waktu lama juga berpotensi memicu gangguan pencernaan.
BGN juga menyoroti menu seperti ayam bakar dan ikan barbeque yang dimasak menggunakan alat torch, sehingga tingkat kematangannya tidak merata hingga ke bagian dalam.
Untuk sementara, BGN tidak merekomendasikan menu-menu tersebut dalam program MBG sebelum standar pengolahan dan kualitas juru masak di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) benar-benar terpenuhi.
Langkah ini diambil guna memastikan keamanan pangan dan kesehatan anak-anak sebagai penerima manfaat program.*
(an/dh)
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL