Saksi Ungkap Pesan “DPR Minta Kopi” dari Gus Alex di Sidang Korupsi Haji, Apa Maknanya?
JAKARTA Pemilik Travel Haji dan Umrah Maslahatul Ummah Internasional, Syihabul Mutaqin, mengungkap percakapan WhatsApp dengan mantan sta
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Pemerintah Kota Medan terus memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Salah satunya melalui inovasi "Sipungkas" (Stiker Penanda Kunjungan Rumah oleh Puskesmas) yang diluncurkan UPT Puskesmas Medan Labuhan.
Peluncuran program ini ditandai dengan penempelan stiker sekaligus skrining kesehatan langsung ke rumah warga oleh petugas Puskesmas yang dipimpin Kepala UPT Puskesmas Medan Labuhan, dr. Imelda Iriana Purba, Rabu (6/5/2026).
Imelda mengatakan, kunjungan tenaga kesehatan ke rumah warga merupakan bagian dari pelayanan wajib, terlebih dengan diterapkannya Integrasi Layanan Primer (ILP). Melalui inovasi Sipungkas, kunjungan tersebut tidak hanya bersifat medis, tetapi juga membangun kedekatan dengan masyarakat.Baca Juga:
"Dengan adanya stiker ini, kami memastikan masyarakat sudah mendapatkan pelayanan kesehatan secara efektif dan efisien, sekaligus memudahkan pencatatan dan pelaporan agar tidak terjadi duplikasi kunjungan," ujarnya.
Dalam setiap kunjungan, petugas melakukan skrining kesehatan langsung di lokasi, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan tekanan darah, pengecekan kadar gula darah, hingga memberikan penyuluhan kesehatan kepada warga.
Program ini menargetkan sebanyak 5.132 kepala keluarga (KK) di wilayah kerja Medan Labuhan. Imelda optimistis seluruh target dapat tercapai hingga akhir 2026.
"Kami optimis seluruh rumah akan terdata dan tertempel stiker pada Desember 2026. Data ini nantinya menjadi dasar evaluasi dan kebijakan kesehatan ke depan," katanya.
Sementara itu, Lurah Sei Mati, Yogi Fatresya, menyambut baik inovasi tersebut. Ia menilai langkah jemput bola ini sangat membantu masyarakat, terutama di wilayah rawan banjir, untuk mendapatkan akses layanan kesehatan.
Ia juga mengingatkan warga untuk memanfaatkan program Universal Health Coverage (UHC) yang telah disediakan Pemko Medan.
"Kalau ada warga sakit, silakan berobat ke puskesmas atau rumah sakit cukup dengan KTP. Meski BPJS tidak aktif, tetap bisa dilayani selama mengikuti prosedur rujukan," tegasnya.
Salah seorang warga, Sri Wahyuni, mengaku merasakan langsung manfaat program tersebut. Ia merasa terbantu karena tidak perlu lagi datang ke fasilitas kesehatan hanya untuk memastikan status jaminan kesehatannya.
"Pelayanannya datang langsung ke rumah. Kami jadi tahu kalau berobat itu tidak rumit. Harapannya pelayanan seperti ini terus berlanjut," ungkapnya.
JAKARTA Pemilik Travel Haji dan Umrah Maslahatul Ummah Internasional, Syihabul Mutaqin, mengungkap percakapan WhatsApp dengan mantan sta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid unt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Akademisi sekaligus Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung menilai koperasi dapat menjadi gerakan ekonomi
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 20
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan atas gugatan perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan praktik joki untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi di sejumlah perguruan tingg
PENDIDIKAN
JAKARTA Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie membantah klaim Denny Indrayana yang menyebut Gibran R
POLITIK
BINJAI Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Binjai, Senin, 5 Oktober 2026. Mereka mendesak Pemerintah K
NASIONAL
MEDAN DPRD Kota Medan menyoroti anggaran belanja Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan yang mencapai lebih dari Rp1,2 triliun dalam Rancan
KESEHATAN
PALANGKARAYA Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seKalimantan bersama Aliansi Generasi Muda menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah
NASIONAL