Prabowo Setujui Tunjangan Dokter Spesialis di Daerah 3T Rp30 Juta per Bulan, Ini Alasan Pemerintah

JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pemberian tunjangan khusus bagi dokter spesialis yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dokter spesialis yang ditempatkan di wilayah 3T akan mendapatkan tunjangan khusus sebesar Rp30 juta per bulan.

Kebijakan ini disiapkan pemerintah untuk mendorong pemerataan distribusi tenaga dokter di berbagai daerah.

Baca Juga:

• Menhut Raja Juli Tegaskan Hukum Karhutla Tak Boleh Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas

"Pak Presiden Prabowo sudah menyetujui ada tunjangan khusus untuk dokter spesialis di daerah 3T sebanyak Rp30 juta per bulan," kata Budi di KSP, Senin, 31 Agustus 2026.

"Rp30 Juta per bulan itu untuk dokter spesialis di daerah 3T supaya bisa membantu distribusi," lanjutnya.

Selain dokter spesialis, pemerintah juga tengah membahas pemberian tunjangan khusus bagi dokter umum dan dokter gigi yang bertugas di daerah 3T.

Budi mengatakan pembahasan dilakukan bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Salah satu alasan pemerintah mengusulkan tunjangan tersebut adalah masih terbatasnya jumlah dokter gigi di sejumlah daerah.

"Nah, sekarang Kementerian Kesehatan sedang berdiskusi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk juga mengusulkan tunjangan khusus bagi dokter dan dokter gigi. Karena kita kekurangan sekali dokter gigi," ujarnya.

Menurut Budi, masalah kesehatan gigi menjadi salah satu persoalan yang banyak ditemukan di masyarakat.

Karena itu, pemerintah ingin mendorong distribusi dokter gigi ke wilayah yang masih kekurangan tenaga medis.

"CKG paling banyak itu masalahnya 40% masalah gigi. Untuk didistribusikan ke daerah-daerah 3T tadi," kata Budi.

Meski usulan tunjangan khusus bagi dokter umum dan dokter gigi tengah dibahas, pemerintah belum menetapkan nominal yang akan diberikan.

Budi mengatakan besaran tunjangan masih menunggu pembahasan dan persetujuan dari sejumlah kementerian terkait.

"Angkanya harusnya bagus, tapi saya belum bisa disclose sekarang karena menunggu persetujuan dari Menpan RB, Bappenas, dan Kementerian Keuangan," jelasnya.

Ia berharap kebijakan tunjangan khusus tersebut dapat meningkatkan minat dokter untuk bertugas di wilayah 3T.

Dengan begitu, distribusi tenaga kesehatan di Indonesia diharapkan menjadi lebih merata.

"Mudah-mudahan itu bisa mendorong distribusi yang lebih merata dari dokter-dokter kita ke luar," ungkap Budi.

Selain tunjangan bagi dokter yang bertugas di wilayah 3T, pemerintah juga membahas usulan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengenai besaran gaji dokter.

IDI sebelumnya mengusulkan gaji dokter umum sebesar Rp31,8 juta dan dokter spesialis Rp110 juta per bulan.

Budi mengatakan usulan tersebut masih dibahas bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) serta Kementerian Keuangan.

"Kita sedang bicarakan dengan Menpan RB, karena harus ada kesetaraan dengan pegawai negeri lainnya. Kita bicarakan juga dengan Kementerian Keuangan untuk melihat kemampuan keuangannya sih," kata Budi.* (di/ad)

Menhut Raja Juli Tegaskan Hukum Karhutla Tak Boleh Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas

Menhan Sjafrie: Penanganan Karhutla Tak Bisa Hanya Andalkan Pemerintah

Bupati Fery Lepas Dua Pejabat Senior Labusel Usai 37 Tahun Mengabdi: Terima Kasih atas Dedikasi dan Pengabdian

Bupati Asahan Dorong Sinkronisasi Data Pajak untuk Optimalkan PAD dan DBH

Diduga Gelapkan Mobil Dinas, Ketua KPU Langkat Diberhentikan Sementara

Bobby Nasution Usul Pajak Kendaraan Diturunkan di Daerah Tertentu, Ini Alasannya