JAKARTA -Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia bersama elemen mahasiswa lainnya menggelar aksi unjuk rasa bertajuk "Indonesia Gelap" pada Senin (17/2) di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat dan tidak memenuhi prinsip demokrasi serta keadilan.
Koordinator Aksi BEM UI, Muhammad Rafid Naufal Abrar, menjelaskan bahwa aksi ini bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas berbagai permasalahan yang muncul belakangan ini. Menurutnya, beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dianggap sewenang-wenang dan tidak memperhatikan kepentingan rakyat.
"Aksi ini pastinya untuk menyikapi isu yang muncul hampir setiap hari yang tidak berpihak pada rakyat dan tidak memenuhi prinsip demokrasi serta keadilan," ujar Rafid.
Baca Juga:
Rafid mengungkapkan ada lima tuntutan utama yang akan disuarakan oleh mahasiswa dalam aksi kali ini. Tuntutan pertama adalah mendesak pemerintah untuk mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Kebijakan ini dianggap merugikan rakyat, terutama karena berkaitan dengan penghematan anggaran negara yang mempengaruhi pelayanan publik.
JAKARTA Polda Metro Jaya memastikan akan merilis hasil autopsi kasus kematian misterius diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Arya
Berita
SIMALUNGUN Menanggapi kekhawatiran masyarakat atas isu beras oplosan yang marak di sejumlah daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Ekonomi
MANDAILING NATAL Dugaan penyalahgunaan Dana Desa kembali mencuat. Kali ini, laporan masyarakat datang dari Desa Hutagodang Muda, Kecamat
Hukum dan Kriminal
MALANG Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah resmi mencabut paspor milik Riza
Nasional
SUBULUSSALAM Sebuah kasus dugaan kekerasan seksual yang sangat memprihatinkan melibatkan anak perempuan berusia 13 tahun terungkap di Ko
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Masalah rem blong masih menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan fatal di jalan raya Indonesia. Kondisi ini menjadi momok me
Sains & Teknologi
NIAS SELATAN Pemerintah Kabupaten Nias Selatan memiliki payung hukum yang cukup tegas untuk mengatur transparansi pengelolaan dana desa,
Pemerintahan
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa kenaikan harga beras terus meluas secara nasional dan terjadi di 219 kabupaten/kota
Ekonomi
PADANG Insiden pembubaran aktivitas ibadah di rumah doa Jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) di Padang, Sumatera Barat, menuai p
Nasional
JAKARTA Pemerintah Singapura memastikan bahwa mantan staf khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jurist Tan, yang kini menjadi ter
Hukum dan Kriminal