TAPANULI SELATAN – Dalam tatanan demokrasi modern, keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media menjadi bagian tak terpisahkan dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
Keduanya memegang peran vital dalam memastikan kebijakan publik berpihak pada keadilan dan prinsip transparansi.
LSM berfungsi sebagai watchdog atau pengawas independen terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah, baik di tingkat desa, daerah, hingga nasional.
Baca Juga:
Melalui aktivitas riset, analisis, dan advokasi, LSM turut mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berpihak pada masyarakat.
Sementara itu, media berperan sebagai saluran informasi publik yang menjembatani hasil kerja LSM dengan masyarakat luas.
Baca Juga:
Dengan publikasi yang berbasis data dan fakta, media mampu meningkatkan kesadaran kritis publik, serta menjadi wadah aspirasi dan kontrol sosial terhadap kebijakan negara.
"Peran keduanya saling melengkapi. LSM menjadi penyedia informasi yang kredibel, sementara media menjadikannya bahan edukasi dan advokasi publik," ungkap salah satu aktivis sipil di Sipirok, Sabtu (26/7/2025).
Kolaborasi erat antara LSM dan media juga diyakini mampu menekan potensi penyalahgunaan wewenang di berbagai level birokrasi.
Tak hanya di lingkup pemerintahan pusat, tetapi hingga ke lini paling bawah, seperti perangkat desa dan dinas teknis.
"Pemerintahan yang baik tumbuh dari keterbukaan. Jika ada kontrol dan pengawasan aktif dari masyarakat sipil melalui media dan LSM, maka kualitas kebijakan akan ikut meningkat," tambahnya.
Kehadiran LSM dan media yang profesional dan independen juga memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.
Dengan memberikan suara terhadap kebijakan publik, masyarakat turut menjadi bagian dari sistem pengawasan yang sehat.
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Penyelidikan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arya Daru Pangayunan, kembali memasuki babak baru. Te
Peristiwa
JAKARTA Kuasa hukum sekaligus Juru Bicara DPP PDI Perjuangan Ronny Talapessy menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan resmi
Politik
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan penyesalan atas munculnya informasi bahwa Adrian Asharyanto Gunadi, mantan Direktur Uta
Hukum dan Kriminal
KUALA LUMPUR Koordinator Masyarakat AntiKorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengungkapkan bahwa tersangka kasus dugaan korupsi ta
Nasional
BANDA ACEH Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, mengirimkan surat resmi kepada Gubernur Massachusetts, Maura Healey, serta Pemerin
Seni dan Budaya
JAKARTA Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan kritik atas vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekretaris Jenderal PDIP,
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana, mengungkapkan bahwa sektor energi di Indon
Ekonomi