Dukung Ekonomi Daerah, MBG Diwajibkan Gunakan Telur Produksi Lokal
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
PARIS –Insiden mengejutkan terjadi pada pembukaan Olimpiade Paris 2024 yang berlangsung pada Jumat malam (26/7), ketika atlet Korea Selatan diperkenalkan secara keliru sebagai atlet Korea Utara selama parade pembukaan. Kesalahan tersebut memicu kemarahan dari pemerintah Korea Selatan, yang kini mendesak tanggapan resmi dari Komite Olimpiade Internasional (IOC) dan pemerintah Prancis.
Kekeliruan yang Memicu Kemarahan
Selama acara pembukaan, ketika delegasi Korea Selatan memasuki arena, penyiar berbahasa Prancis melalui sistem PA mengumumkan mereka sebagai “République populaire démocratique de Corée,” yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai “Democratic People’s Republic of Korea,” sebutan resmi untuk Korea Utara. Kesalahan ini tidak hanya menjadi sorotan dalam siaran langsung, tetapi juga memperlihatkan subtitel yang benar dengan “Republic of Korea” di layar raksasa sepanjang Sungai Seine.
Pemerintah Korea Selatan tidak tinggal diam. Kementerian Olahraga Korea Selatan, yang menghadiri acara tersebut, langsung meminta pertemuan dengan Presiden IOC, Thomas Bach. Wakil Menteri Olahraga Kedua, Jang Mi-ran, mengajukan keluhan resmi dan meminta penjelasan dari panitia penyelenggara Paris dan pemerintah Prancis atas kekeliruan tersebut. Jang juga meminta kementerian luar negeri untuk menyampaikan protes keras pada tingkat pemerintah.
Reaksi dan Tanggapan
Pihak IOC telah mengeluarkan permintaan maaf secara resmi melalui akun media sosial berbahasa Korea, mengakui kesalahan dalam pengenalan delegasi Korea Selatan dan meminta maaf atas insiden tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan, permintaan maaf resmi belum muncul di akun media sosial berbahasa Inggris IOC, menambah ketegangan.
“Komite Olahraga & Olimpiade Korea segera meminta panitia penyelenggara Paris untuk mencegah terulangnya kasus serupa dan akan mengajukan protes resmi di bawah kepala misi kami,” ujar pernyataan dari kementerian olahraga Korea Selatan.
Konteks dan Dampak Diplomatik
Kesalahan ini datang pada saat yang sensitif, mengingat ketegangan politik yang ada antara Korea Selatan dan Korea Utara. Walaupun insiden ini tampaknya merupakan kesalahan administratif, dampaknya bisa memperburuk hubungan diplomatik antara kedua negara, serta memperumit upaya IOC untuk menjaga netralitas dan integritas acara olahraga internasional terbesar ini.
Delegasi Korea Selatan, yang diharapkan dapat menampilkan kebanggaan nasional mereka dalam perhelatan akbar tersebut, terpaksa menghadapi situasi yang tidak diinginkan yang menambah ketegangan diplomatik. Ketegangan ini menyoroti sensitivitas dan kompleksitas dalam penanganan identitas nasional di ajang global seperti Olimpiade.
Kesimpulan
Kekeliruan dalam pengenalan atlet Korea Selatan sebagai Korea Utara selama upacara pembukaan Olimpiade Paris 2024 bukan hanya memicu kemarahan, tetapi juga menambah tantangan diplomatik dalam acara yang seharusnya merayakan persatuan dan perdamaian. Insiden ini memerlukan penanganan yang hati-hati untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan memastikan bahwa acara ini tetap menjadi simbol persatuan dan semangat kompetisi yang positif.
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
BULELENG Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut kondisi geopolitik global saat ini semakin menekan kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indo
EKONOMI
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berba
POLITIK
KUPANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasion
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK