Pegawai Bea Cukai Ahmad Dedi Diduga Terima Duit Suap Impor dan Cukai
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan aliran uang oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (D
HUKUM DAN KRIMINAL
New York – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menggelar rapat darurat yang menggema dengan pernyataan kontroversial dari Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, yang menyamakan Iran dengan rezim Nazi. Rapat ini merespon konflik meningkat antara Iran dan Israel yang memuncak dalam serangan baru-baru ini.
Dilansir dari Al Jazeera, 16 April 2024 Gilad Erdan dalam pernyataannya menggambarkan Iran sebagai ancaman serius bagi stabilitas global. Ia meminta DK PBB untuk mengambil tindakan tegas terhadap rezim Ayatollah di Iran, mengingat ambisi hegemonik mereka yang dianggap dapat memicu perang regional bahkan perang dunia.
“Tadi malam, dunia menyaksikan peningkatan eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menjadi bukti paling jelas tentang apa yang terjadi jika peringatan tidak diindahkan,” ujarnya dengan tegas.
Lebih lanjut, Erdan menyamakan tujuan Iran dengan Reich Ketiga atau Nazi, menyatakan bahwa rezim Islam Iran saat ini tidak berbeda dengan Third Reich dan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, disamakan dengan Adolf Hitler.
Pernyataan kontroversial ini memantik reaksi keras dari pihak Iran yang menyebutnya sebagai tuduhan yang tak berdasar dan provokatif. Sementara itu, AS, sebagai sekutu Israel, memuji keberhasilan pertahanan Israel dalam menghadapi serangan dari Iran.
Presiden AS Joe Biden menegaskan dukungan AS terhadap pertahanan Israel namun memperingatkan agar tidak terjadi tindakan balasan yang dapat memperburuk situasi. Pernyataan ini menunjukkan kompleksitas diplomasi dan krisis keamanan yang sedang berlangsung di Timur Tengah.
Sementara itu, para pengamat dan diplomat dunia tengah memantau perkembangan situasi ini dengan cermat, menyadari potensi dampaknya terhadap stabilitas global dan kesejahteraan rakyat di wilayah tersebut.
(K/09)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan aliran uang oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (D
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pihak menanggapi kritik dari beberapa pengamat yang mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alas
NASIONAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan alasan kenaikan pangkat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya menjad
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan kebijakan penyesuaian biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge untuk tarif p
EKONOMI
KAZAN Pemerintah Indonesia dan Rusia menyepakati penguatan kerja sama di sektor energi, mulai dari pengembangan pembangkit listrik tenaga
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara Republik Indonesia hingga diterbitkann
NASIONAL
BATU BARA Keluhan terhadap layanan ATM di BRI Unit Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, kembali mencuat. Nasabah menilai mesin ATM setor
PERISTIWA
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia menyoroti anggaran pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat senilai Rp27 miliar yang dikelola Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen pada triwulan I2026 me
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi terkait fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indo
HUKUM DAN KRIMINAL