JAKARTA –Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto siap dilaksanakan mulai 6 Januari 2025. Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyiapkan 190 lokasi dapur umum yang akan beroperasi di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan, sebagai upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi yang optimal bagi warga Indonesia.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Lalu Muhammad Iwan, menyampaikan bahwa sebanyak 190 lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) siap beroperasi. Lokasi-lokasi ini tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, dari Aceh hingga Papua, dengan rincian antara lain 6 SPPG untuk Provinsi Aceh, 55 lokasi di Jawa Barat, 36 SPPG di Jawa Tengah, 29 lokasi di Jawa Timur, serta beberapa lokasi di luar pulau Jawa seperti Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua.
Program ini juga mencakup lokasi-lokasi strategis di wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian khusus, seperti Kota Depok, Kabupaten Karawang, serta beberapa daerah di Jakarta. Beberapa lokasi SPPG yang akan diresmikan oleh para menteri antara lain:
SPPG Kota Depok (Kelurahan Cilangkap, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat) SPPG Kabupaten Karawang (Yayasan KH. Hasanuddin Jalil, Jl. RH Jaja Abdullah, Kel. Karawang Kulon, Kec. Karawang Baru) SPPG Yayasan Arara Visi Hijau, Kota Cimahi, Jawa Barat SPPG Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur (Yayasan Salman Peduli Berkarya) SPPG Lanud Halim Perdana Kusuma, Makassar, Jakarta Timur SPPG Palmerah, Jakarta BaratSelain itu, dua lokasi tambahan SPPG di Kota Depok juga disiapkan, yaitu di Kelurahan Cilangkap dan Kebayunan, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat.
Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memperoleh akses makanan bergizi, terutama bagi mereka yang membutuhkan bantuan. Melalui program ini, diharapkan dapat mengurangi angka kekurangan gizi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Diharapkan bahwa dengan penyebaran SPPG di banyak wilayah, program ini akan dapat mencapai masyarakat yang paling membutuhkan di berbagai pelosok Indonesia.
(N/014)
PADANGSIDIMPUAN Dugaan penyalahgunaan kendaraan dinas oleh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadi sorotan.Ahm
PEMERINTAHAN
ACEH TIMUR Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, men
PEMERINTAHAN
MEDAN Pulung Rinandoro mundur dari jabatan Dewan Komisaris (Dekom) PT Nusa Dua Propertindo (NDP). Berbagai spekulasi pun berkembang. Ada
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, memberikan respons terkait instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta untuk menghema
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Waas, memastikan stok bahan pokok di kota tersebut dalam keadaan aman jelang Hari Raya Idul Fitri 1447H. Per
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, mengeluarkan Surat Edaran Nomor 700.1.2.3/2047/2026 pada 10 Maret 2
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia dapat memberikan pengaruh signifikan terha
POLITIK
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia (RI) buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) di Gedung Ombud
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi yang melibatkan pejabat di Pemerintah K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas kasus penyiraman air keras yang menimpa
HUKUM DAN KRIMINAL
