Baru 35 Persen Terdata, Dinsos Medan Ajak Warga Segera Daftar Perlinsos Sebelum 31 Agustus
MEDAN Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan mengimbau masyarakat yang belum terdaftar dalam portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) agar segera
PEMERINTAHAN
JAKARTA— Ombudsman Republik Indonesia (RI) buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) di Gedung Ombudsman dan rumah salah satu komisionernya, Yeka Hendra Fatika, pada pekan lalu.
Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Kejagung dalam rangka penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.
"Kami menghormati Kejaksaan Agung dan siap bekerja sama dalam proses hukum yang sedang berjalan. Ombudsman juga akan memastikan bahwa seluruh proses ini berlangsung secara terbuka dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan," kata Najih dalam keterangannya yang dilansir dari situs resmi Ombudsman pada Senin (16/3/2026).Baca Juga:
Najih menambahkan, Ombudsman memiliki komitmen untuk mendukung supremasi hukum dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
Pihaknya juga menegaskan bahwa setiap produk pengawasan yang dikeluarkan oleh Ombudsman, baik berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) maupun rekomendasi, sudah melalui mekanisme kontrol yang ketat sesuai peraturan internal.
Keberatan atas Dugaan Manipulasi Rekomendasi Ombudsman
Penggeledahan yang dilakukan Kejagung bermula dari dugaan adanya maladministrasi dalam kebijakan ekspor minyak sawit mentah (CPO), yang terkait dengan rekomendasi Ombudsman dalam sebuah sengketa hukum yang melibatkan tiga korporasi besar.
Ketiga korporasi, yaitu Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group, sebelumnya berhasil memenangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berkat rekomendasi Ombudsman yang menyebutkan adanya maladministrasi dalam kebijakan ekspor CPO.
Kejagung menduga bahwa rekomendasi Ombudsman yang menguntungkan korporasi tersebut telah dimanipulasi, yang mengakibatkan terhambatnya proses hukum terhadap mereka.
Seperti yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, penggeledahan ini terkait dengan dugaan adanya perintangan terhadap penyidikan yang dilakukan oleh Kejagung.
"Rekomendasi Ombudsman tersebut diduga menjadi salah satu alasan bagi hakim untuk menjatuhkan vonis bebas terhadap tiga korporasi besar. Kami menduga ada permainan di balik rekomendasi tersebut yang mengarah pada perintangan penyidikan," ujar Anang pada Senin (9/3/2026).*
(d/dh)
MEDAN Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan mengimbau masyarakat yang belum terdaftar dalam portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) agar segera
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan berkomitmen memperkuat perhatian dan dukungan kepada para veteran sebagai bentuk penghormatan atas jas
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan berkomitmen mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus mendorong agar program
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan Pemerintah Kota (Pemko) Medan akan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaa
PEMERINTAHAN
JAKARTA Polda Metro Jaya menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus tantangan hafalan AlQur&039an berhadiah minuman beralko
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Ratusan murid dari lima sekolah di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan bergizi gra
PERISTIWA
JAKARTA Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin memastikan tidak akan ada lagi lagu yang dapat memicu anggota DPR maupun DPD berjoget dalam Si
POLITIK
JAKARTA Tim kuasa hukum Dokter Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menyiapkan sejumlah bukti, saksi, hingga ahli untuk menghadapi sidang
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mendorong masyarakat beralih dari motor berbahan bakar bensin ke kendaraan listrik. Menurutnya, penggu
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyoroti kondisi kemiskinan yang masih dihadapi sebagian masyarakat Indonesia. Meski hidup dalam kete
NASIONAL