JAKARTA -Belakangan ini, media sosial diramaikan dengan video yang menunjukkan oknum pedagang beras yang memindahkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dari Bulog ke dalam karung beras premium. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai pengawasan Bulog untuk mencegah praktik kecurangan yang merugikan masyarakat dan program pemerintah.
Pernyataan ini diungkapkan oleh Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Nasdem, Rajiv, yang menyoroti ketidakefektifan pengawasan yang dilakukan oleh Bulog. Dalam keterangannya pada Kamis (6/2), Rajiv mengungkapkan kekhawatirannya terkait dampak dari pengawasan yang tidak berjalan maksimal terhadap program swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Saya mendapat video ini (terjadi) akhir Desember 2024, beras Bulog ditukar dengan karung premium, dan tadi Kepala Bapanas mengatakan kalau ada tukar karung kita tukar polisi, saya sepakat. Tapi, bagaimana dengan fungsi pengawasan Bulog?" ucap Rajiv.
Menurutnya, jika pengawasan Bulog tidak ditingkatkan, serta tidak ada sanksi yang tegas terhadap oknum pedagang beras nakal, program swasembada pangan bisa terganggu. Ia khawatir perilaku curang pedagang dapat menghalangi penyerapan beras saat panen raya dan memengaruhi harga gabah di pasaran.
"Karena kalau ini tidak dibereskan, saya khawatir swasembada pangan terganggu. Nanti ketika panen, jangan sampai Bulog tidak bisa menyerap karena perilaku curang oknum pedagang, ujung-ujungnya harga gabah turun, gagal lagi swasembada pangan," lanjut Rajiv.
Rajiv juga mengkritik Direktur Utama Bulog yang kerap menyebutkan pertemuan dengan Presiden sebagai justifikasi atas semua tindakan Bulog yang kontroversial. "Jadi enggak usah banyak bilang dipanggil Pak Presiden, kita semua di sini bela Presiden," tegas Rajiv.
(rm/n14)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas penyelidikan terkait kasus dugaan korupsi proyek jalan di Dinas Pekerjaan Um
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa kebijakan pemblokiran anggaran yang dilakukan pada awal tahun
Ekonomi
JAKARTA Pemindahan aktor Ammar Zoni ke Lapas Kelas I Batu Nusakambangan, Cilacap, dari Lapas Cipinang, Jakarta, pada Kamis (16/10/2025)
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menyatakan bahwa pelatihan vokasi yang digelar oleh Balai Besar Pelatihan Vokasi dan
Ekonomi
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mengintensifkan upaya penyelesaian konflik agraria yang masih menjadi per
Pemerintahan
MEDAN Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi Sumatera Utara, Willy Agus Utomo, melay
Nasional
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, merayakan hari ulang tahunnya yang ke74 dalam suasana hangat dan penuh kekeluarg
Nasional
SURABAYA Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengungkap penyitaan 351 kontainer berisi batu bara ilegal di S
Hukum dan Kriminal
MEDAN Program Jaminan Stabilisasi Harga Komoditas Pangan (Jaskop) yang diinisiasi oleh Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasu
Pemerintahan
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke74 kepada Presiden Republik Indonesia, Pr
Nasional
