Wali Kota Medan: Rumah Anak SIGAP Harus Berjalan Berkelanjutan, Bukan Hanya Launching
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan dukungan terhadap pelaksanaan program Rumah Anak SIGAP yang digagas Tanoto Fou
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa dua anggota Komisi XI DPR sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI). Kedua anggota tersebut adalah Heri Gunawan dari Fraksi Gerindra dan Satori dari Fraksi Nasdem. Pemeriksaan ini mengungkapkan bahwa dana CSR BI disalurkan melalui Komisi XI, yang diduga tidak seluruhnya digunakan untuk kegiatan yang semestinya.
Heri Gunawan, anggota Komisi XI dari Fraksi Gerindra, mengungkapkan bahwa dana CSR BI merupakan bagian dari program biasa antara BI dengan mitra kerjanya, termasuk Komisi XI. Namun, saat ditanya mengenai besaran dana yang disalurkan, Heri memilih untuk tidak mengungkapkannya, karena hal itu merupakan materi kasus yang sedang diselidiki. Sementara itu, Satori dari Fraksi Nasdem menjelaskan bahwa seluruh anggota Komisi XI menerima penyaluran dana CSR BI, yang kemudian digunakan untuk kegiatan sosialisasi di daerah pemilihan masing-masing. Meski begitu, ia juga mengonfirmasi bahwa dana CSR BI mengalir ke sejumlah yayasan, meskipun ia enggan menyebutkan nama atau jumlah yayasan yang menerima dana tersebut.
KPK sendiri menduga bahwa dana CSR BI tidak sepenuhnya digunakan untuk tujuan sosial dan publik, dengan sekitar 50 persen dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, terdapat dugaan bahwa sebagian dari dana tersebut disalurkan ke pihak yang tidak berhak, termasuk yayasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Sementara itu, Heri Gunawan membantah dirinya menjadi tersangka dalam kasus ini, serta mengklarifikasi bahwa dirinya baru pertama kali dipanggil sebagai saksi oleh KPK. Ia juga menepis kabar yang menyebutkan dirinya akan dijadikan tersangka dalam kasus ini. KPK telah melakukan serangkaian penggeledahan, termasuk di kantor Bank Indonesia pada 16 Desember 2024, serta di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 19 Desember 2024, untuk mengungkap penyelewengan dana CSR BI ini.
(CHRISTIE)
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan dukungan terhadap pelaksanaan program Rumah Anak SIGAP yang digagas Tanoto Fou
PEMERINTAHAN
BINJAI Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Binjai menggandeng Bank Mandiri dalam upaya memperkuat sinergi program pencegahan dan pember
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban berbobot 1,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto yang pernah menyatakan akan mengambil unsur terbaik dari sosialisme dan kapitalisme dinilai tengah mem
EKONOMI
JAKARTA Sejumlah asosiasi petani hingga pelaku usaha kelapa sawit mengadukan anjloknya harga Tanda Buah Segar (TBS) kepada Wakil Menteri
PERTANIAN AGRIBISNIS
LAOS Tim penyelamat gabungan Laos dan Thailand bersama sejumlah ahli internasional berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi tujuh warga d
INTERNASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Yorrys Raweyai menilai praktik eksploitasi sumber daya alam di Papua bukanlah fenomena
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam melakukan efisiens
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) oleh aparatur sipil
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2026.
PEMERINTAHAN