JAKARTA -Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang bulan Ramadan, transaksi gadai di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat.
Berdasarkan data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyaluran pembiayaan perusahaan pergadaian pada Januari 2025 mengalami kenaikan signifikan sebesar 28,27% secara year-on-year (yoy), mencapai angka Rp89,43 triliun.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK, Agusman, mengungkapkan bahwa produk gadai mendominasi penyaluran pembiayaan ini, dengan kontribusi mencapai 82,18% atau senilai Rp73,49 triliun.
"Penyaluran pembiayaan ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan tingginya kebutuhan masyarakat akan produk gadai, terutama menjelang bulan Ramadhan," ungkap Agusman dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/3/2025).
Namun, meskipun ada peningkatan transaksi, OJK mengingatkan masyarakat untuk selalu memeriksa legalitas pergadaian sebelum melakukan transaksi.
Pasalnya, beberapa pegadaian ilegal masih beroperasi di tengah masyarakat.
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di kantor pusat Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai, Jakarta, pada Rab
Hukum dan Kriminal
BANDUNG Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi kritikan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menilai bahwa menyimpan Angg
Pemerintahan
BANJARSARI Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, menemui Presiden RI ke7 Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Sumber, Ban
Politik
MEDAN Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara, Sugiat Santoso, memberikan apresiasi terhadap langkah Kejaksaan Tinggi (Kejat
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menyoroti dugaan sumber air kemasan merek Aqua yang berasal dari sumur bor, bukan d
Peristiwa
JAKARTA Harga beras premium di tingkat konsumen masih berada di atas harga eceran tertinggi (HET) nasional pada Jumat (24/10/2025), seme
Ekonomi
TANGERANG SELATAN Musyawarah Kota (Mukota) IV Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Tangsel hari ini diguncang skandal serius setelah muncul
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indra Isk
Hukum dan Kriminal
NIAS SELATAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Nias Selatan resmi menetapkan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabu
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi II DPR RI menyoroti fenomena mengendapnya dana daerah senilai Rp234 triliun di bank.adsense Anggota Komisi II, Muhammad
Ekonomi
