Zulhas Pede RI Tak Perlu Impor Beras Hingga 2026, Ini Kalkulasinya

JAKARTA -Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengungkapkan optimisme bahwa Indonesia tidak akan perlu mengimpor beras hingga tahun depan.

Optimisme ini didasarkan pada hasil produksi beras dalam negeri yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Menurut Zulhas, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Indonesia pada periode Januari hingga April 2025 diperkirakan mencapai 13,9 juta ton.

"Menurut BPS, produksi kita setara beras Januari, Februari, Maret, April mencapai 13,9 juta ton," ujar Zulhas saat konferensi pers di kantornya, Selasa (11/3/2025).

Sementara itu, konsumsi beras nasional rata-rata mencapai 2,6 juta ton per bulan, sehingga untuk empat bulan pertama tahun ini, total konsumsi beras Indonesia diperkirakan mencapai 10,4 juta ton.

Dengan demikian, Indonesia mengalami surplus beras sebesar 3,5 juta ton pada akhir April 2025.

"Kalau produksinya 13,9 juta ton, yang kita konsumsi 10,4 juta ton, berarti kita sampai April sudah surplus 3,5 juta ton," jelas Zulhas.

Dengan surplus yang ada, Zulhas menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu melakukan impor beras, asalkan Perusahaan Umum Bulog mampu menyerap sebagian dari surplus tersebut.

"Kalau Bulog bisa menyerap dari 3,5 juta ton itu, enggak usah semua, 2 juta ton saja, maka tahun ini kita pastikan aman stok beras kita. Kita tidak perlu impor lagi sampai tahun depan," katanya.

Salah satu faktor utama yang meningkatkan produksi beras, menurut Zulhas, adalah distribusi pupuk yang tepat waktu.

"Pupuk sampai sebelum waktu tanam, produktivitas naik," ungkapnya.

Oleh karena itu, pemerintah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pupuk Bersubsidi, yang bertugas memastikan 9,55 juta ton pupuk subsidi sampai ke petani yang berhak tepat waktu dan sesuai kebutuhan musim tanam.

"Pokja Pupuk Bersubsidi akan terus memantau penyaluran pupuk subsidi ini untuk memastikan tidak ada penyimpangan," tegas Zulhas.

Ia menambahkan, evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan distribusi pupuk berjalan dengan lancar dan tepat waktu.

Terkait potensi penyimpangan dalam distribusi pupuk, Zulhas menegaskan bahwa jika ditemukan masalah, pihak yang bersalah akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Ya, kalau ada yang tidak beres, ya serahkan ke hukum. Kalau ada pejabat yang tidak beres, ya ditindak," tandasnya.

Dengan upaya ini, pemerintah berharap dapat menjaga ketahanan pangan Indonesia dan memastikan ketersediaan beras yang cukup tanpa harus bergantung pada impor.

(cb/a)