BWI Siap Fasilitasi Penyelesaian Status Wakaf Blang Padang, Pemerintah Aceh Sambut Positif
JAKARTA Badan Wakaf Indonesia (BWI) menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi penyelesaian status tanah wakaf Blang Padang di Banda Ace
PEMERINTAHAN
BEKASI -Agus Budiyanto, Lurah Jatiraden Kecamatan Jatisampurna, Bekasi, akhirnya meminta maaf dan mengaku siap menerima sanksi atas perbuatannya yang viral di media sosial.
Ia sebelumnya meminta bantuan pengadaan pendingin ruangan (AC) dari pihak swasta yang membuat geger publik.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kota Bekasi memanggil Agus Budiyanto untuk memberikan klarifikasi terkait insiden ini pada Selasa (11/3/2025).
Kepala BKPSDM, Hudi Wijayanto, mengungkapkan bahwa lurah tersebut telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada pihak yang dirugikan.
"Ia juga menyatakan siap menerima sanksi apapun terkait hal ini," kata Hudi.
Terkait permasalahan ini, Camat Jatisampurna, Nata Wirya, yang merupakan atasan langsung Agus Budiyanto, mengeluarkan surat teguran sebagai bentuk sanksi administratif.
"Surat teguran tertulis telah diberikan kepada lurah Jatiraden. Kami juga melakukan pembinaan agar kejadian serupa tidak terulang," ujar Nata.
Sebagai bagian dari langkah korektif, pihak kelurahan menegaskan bahwa pengadaan AC yang sebelumnya diminta dari pihak swasta tidak akan diterima dan telah ditolak.
Nata berharap kejadian ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas.
Sebelumnya, sebuah unggahan viral di media sosial mengungkapkan adanya permintaan pengadaan AC yang diduga dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Jatiraden.
Proposal yang mencantumkan logo Kota Patriot tersebut menyebar luas setelah dibagikan oleh akun Instagram @lambe_turah dan @bekasi24jamcom, memicu perbincangan hangat di dunia maya.
JAKARTA Badan Wakaf Indonesia (BWI) menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi penyelesaian status tanah wakaf Blang Padang di Banda Ace
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menggelar rapat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai tingginya biaya politik menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan peringatan kepada para peserta tax amnesty dan Program Pengungkapan Sukarela (P
EKONOMI
JAKARTA Advokat senior Deni Kailimang menilai penanganan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mant
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Koperasi Desa/Kelura
EKONOMI
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dian Rubianty, bes
NASIONAL
JAKARTA Direktorat Jenderal Imigrasi mengambil tindakan terhadap dua warga negara asing (WNA) yang diduga menjadi penyelenggara komunita
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk tetap memperjuangkan hak dan kesejahteraan buruh, bahkan sete
NASIONAL
JAKARTA PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM kembali membuka kesempatan bagi mahasiswa Indonesia untuk mendapatkan pengal
NASIONAL