“Ditangkap Dulu Baru Ditembak?”, 24 Tahun Kasus Arby Saputra Masih Menyisakan Pertanyaan
Catatan redaksi Berita ini dibuat berdasarkan keterangan keluarga serta dokumen DPR RI dan kliping Pos Metro Medan yang diperlihatkan kepad
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan kelompok lainnya melakukan aksi besar-besaran menolak pengesahan Revisi Undang-Undang TNI (RUU TNI).
Aksi ini dimulai sejak Rabu (19/3/2025) malam, dengan massa bertahan bermalam di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, dan memblokade akses masuk sebagai bentuk perlawanan terhadap rencana pengesahan tersebut.
Koordinator Media BEM SI, Anas Robbani, memastikan bahwa aksi besar ini akan dimulai pada Kamis pagi, pukul 09.30 WIB.
"Hasil konsolidasi tadi malam, BEM SI akan aksi pagi ini pukul 09.30 WIB di DPR RI," ungkap Anas. Diperkirakan sekitar 1.000 mahasiswa akan bergabung dalam aksi ini, belum termasuk massa dari kelompok masyarakat sipil lainnya.
Aksi ini menjadi simbol kegelisahan masyarakat terhadap revisi UU TNI yang dinilai problematik dan berpotensi mengganggu keseimbangan hubungan sipil-militer di Indonesia.
Koordinator Pusat BEM SI, Satria Naufal, menegaskan bahwa aksi ini
merupakan respons atas ketidakpedulian terhadap protes-protes yang telah disampaikan melalui media sosial. "Gejolak penolakan terhadap produk hukum ini begitu besar, namun DPR RI masih melakukan pengesahan secara ugal-ugalan," tegas Satria.
Sejak Rabu malam, para peserta aksi telah mendirikan tenda dan bertahan di halaman Gerbang Pancasila, Gedung DPR RI. Mereka memilih untuk bermalam sebagai bentuk perlawanan simbolik.
Jumlah massa aksi terus bertambah pada Kamis pagi.
Sementara itu, petugas keamanan dari DPR dan kepolisian terus berjaga di sekitar lokasi.
Massa aksi juga memblokade akses masuk Gedung DPR sejak Rabu malam. Seruan untuk menolak RUU TNI juga menggema di berbagai kota, dengan banyaknya ajakan aksi yang beredar melalui media sosial untuk mengawal jalannya sidang paripurna DPR.
Sebagai upaya pengamanan, pihak kepolisian telah menyiapkan personel dan rekayasa lalu lintas untuk memastikan aksi berjalan aman dan tertib.
(km/n14)
Catatan redaksi Berita ini dibuat berdasarkan keterangan keluarga serta dokumen DPR RI dan kliping Pos Metro Medan yang diperlihatkan kepad
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Ba
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa 16 saksi dalam penyidik
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto menyebut perburuan pengusaha minyak ters
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kebijakan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate ke level 5,75 memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat, khu
EKONOMI
JAKARTA Konten kreator Bigmo alias Muhammad Jannah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Senin (10/8/2026), terkait dugaan eksploitas
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah diproyeksikan kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Selasa (11/8/2026). Penguata
EKONOMI
JAKARTA Sebanyak 1.147 personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) disiapkan untuk mengamankan rangkaian peringatan HUT ke81 Kemerd
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah memastikan kondisi keamanan nasional menjelang peringatan HUT ke81 Kemerdekaan RI dalam keadaan mantap dan terkendali.
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarak
PEMERINTAHAN