OTT Ke-8 di 2026! KPK Tangkap Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari
BENGKULU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Kali ini, Bupati Reja
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan kelompok lainnya melakukan aksi besar-besaran menolak pengesahan Revisi Undang-Undang TNI (RUU TNI).
Aksi ini dimulai sejak Rabu (19/3/2025) malam, dengan massa bertahan bermalam di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, dan memblokade akses masuk sebagai bentuk perlawanan terhadap rencana pengesahan tersebut.
Koordinator Media BEM SI, Anas Robbani, memastikan bahwa aksi besar ini akan dimulai pada Kamis pagi, pukul 09.30 WIB.
"Hasil konsolidasi tadi malam, BEM SI akan aksi pagi ini pukul 09.30 WIB di DPR RI," ungkap Anas. Diperkirakan sekitar 1.000 mahasiswa akan bergabung dalam aksi ini, belum termasuk massa dari kelompok masyarakat sipil lainnya.
Aksi ini menjadi simbol kegelisahan masyarakat terhadap revisi UU TNI yang dinilai problematik dan berpotensi mengganggu keseimbangan hubungan sipil-militer di Indonesia.
Koordinator Pusat BEM SI, Satria Naufal, menegaskan bahwa aksi ini
merupakan respons atas ketidakpedulian terhadap protes-protes yang telah disampaikan melalui media sosial. "Gejolak penolakan terhadap produk hukum ini begitu besar, namun DPR RI masih melakukan pengesahan secara ugal-ugalan," tegas Satria.
Sejak Rabu malam, para peserta aksi telah mendirikan tenda dan bertahan di halaman Gerbang Pancasila, Gedung DPR RI. Mereka memilih untuk bermalam sebagai bentuk perlawanan simbolik.
Jumlah massa aksi terus bertambah pada Kamis pagi.
Sementara itu, petugas keamanan dari DPR dan kepolisian terus berjaga di sekitar lokasi.
Massa aksi juga memblokade akses masuk Gedung DPR sejak Rabu malam. Seruan untuk menolak RUU TNI juga menggema di berbagai kota, dengan banyaknya ajakan aksi yang beredar melalui media sosial untuk mengawal jalannya sidang paripurna DPR.
Sebagai upaya pengamanan, pihak kepolisian telah menyiapkan personel dan rekayasa lalu lintas untuk memastikan aksi berjalan aman dan tertib.
(km/n14)
BENGKULU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Kali ini, Bupati Reja
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menghadiri Launching Jembatan Garuda yang dilaksanakan oleh Kepala Staf A
PEMERINTAHAN
TAPSEL Penanganan kasus dugaan pengusiran wartawan di Tapanuli Selatan terus berlanjut ke tahap penyelidikan. Senin (9/3/2026), dua oran
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Pemerintah Kota Binjai bergerak cepat merespons bencana puting beliung yang terjadi pada Jumat, 27 Februari 2026. Kepala BPBD Kot
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan perusahaan tidak cukup hanya menyediakan lapangan pekerjaan, tetapi juga perlu memb
NASIONAL
MEDAN Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 252 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Sumatera Utara.
NASIONAL
BALI Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah di Pulau Bali akan mengalami hujan dengan
NASIONAL
YOGYAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
NASIONAL
JAWA BARAT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah di Jawa Barat akan mengalami hujan
NASIONAL
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah di DKI Jakarta akan mengalami hujan de
NASIONAL