BOGOR -Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, Muhammad Abdul Ghani, mengakui adanya kelalaian dalam pengelolaan lahan di kawasan Puncak, Bogor yang menyebabkan terjadinya banjir besar di Jabodetabek pada awal Maret 2025.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Abdul menyatakan bahwa insiden tersebut menyadarkan pihaknya akan adanya kelalaian dalam pengelolaan kawasan tersebut.
"Memang dengan kejadian awal Maret, terjadinya banjir besar menyadarkan kami bahwa ada sesuatu yang kami lalai," ungkap Abdul.
Baca Juga:
Kawasan Gunung Mas di Puncak, Bogor, yang sebelumnya dikelola oleh PTPN VIII sejak Desember 2023 beralih ke PTPN III.
Abdul mengungkapkan bahwa pelanggaran yang terjadi adalah pembangunan yang melanggar ketentuan koefisien wilayah terbangun (KWT) di Bogor, yang hanya memperbolehkan 30 persen lahan digunakan untuk pembangunan di daerah resapan air.
Baca Juga:
Menurut Abdul, sekitar 31 persen dari total luas lahan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN di kawasan Gunung Mas seluas 1.623 hektare telah diokupansi, baik untuk perkebunan sayuran maupun pembangunan vila liar.
Salah satu contoh pelanggaran adalah kerja sama PTPN dengan PT Jaswita Jabar yang membangun Hibisc Fantasy Puncak, sebuah taman hiburan yang melanggar batas alih fungsi lahan dengan pembangunan yang melebihi ketentuan yang disetujui.
Abdul juga mengakui kesalahan dalam pengawasan mitra yang bekerja sama dengan PTPN, sehingga pembangunan dan pengelolaan lahan tidak mematuhi peraturan perizinan dan lingkungan yang berlaku.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor sebelumnya telah mengeluarkan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada Januari 2024 setelah memastikan seluruh persyaratan teknis terpenuhi.
Namun, ketentuan terkait pembangunan ramah lingkungan, seperti fasilitas resapan air, tidak sepenuhnya dipatuhi, meskipun sudah diberikan beberapa teguran dan penyegelan.
Sebagai tindak lanjut, Hibisc Fantasy Puncak bersama 12 tempat wisata lainnya disegel dan dirobohkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Kementerian Lingkungan Hidup.
Abdul menyatakan, PTPN III akan bertanggung jawab untuk memperbaiki kelalaian ini dan memastikan bahwa pengelolaan lahan ke depan akan lebih baik dengan mengikuti aturan yang berlaku.
(dc/n14)
PADANG LAWAS UTARA Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara menggelar Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) T
Pemerintahan
TAPANULI SELATAN Warga Dusun Tapus dan Dusun Kantin, Desa Pargarutan Dolok, Kecamatan Angkola Timur, menunjukkan semangat kebersamaan denga
Peristiwa
JAKARTA Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, mendapat sorotan tajam terkait pidatonya mengenai bonus demografi yang diunggah l
Politik
MANDAILING NATAL Fenomena alam berupa semburan lumpur panas di Desa Roburan Dolok, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Nata
Peristiwa
JAKARTA Dua pemuda berinisial GT (29) dan AF (25) menjadi korban pengeroyokan brutal oleh sejumlah orang di kawasan Penjaringan, Jakarta Ut
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa pihaknya akan segera meninjau dan mengevaluasi standar operasiona
Peristiwa
SAMARINDA Sebuah mobil yang berisi empat orang menabrak 24 motor di sebuah jalan sempit di Samarinda, Kalimantan Timur, pada Selasa (22/4)
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku, seorang staf di DP
Hukum dan Kriminal
BATU BARA Seorang pemotor bernama Padlan (43) warga Dusun Durian V, Desa Durian, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara, meninggal dunia d
Peristiwa
OKU TIMUR Sebuah peristiwa tragis terjadi di Kabupaten OKU Timur, Sumatra Selatan (Sumsel) pada Kamis (24/4) siang. Seorang mahasiswa berus
Hukum dan Kriminal
