Prof Akrim Dilantik Sebagai Rektor UMSU, Prof Agussani Jadi Ketua BPH
MEDAN Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melantik Prof Dr Akrim M.Pd sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) masa jaba
PENDIDIKAN
JAKARTA -Di tengah kerumunan besar aksi penolakan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang berlangsung di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (20/3/2025), tampak segelintir orang yang justru mendukung regulasi tersebut.
Mereka membentangkan spanduk bertuliskan "Aksi damai! Dalam rangka mendukung RUU TNI, mendesak DPR RI dan pemerintah segera mengesahkan RUU TNI demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia."
Ketika ditanya alasan mereka mendukung pengesahan UU TNI, peserta tersebut mengaku hanya mengikuti ajakan dari koordinator lapangan (korlap) tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.
"Saya disuruh sama korlap," ungkap salah satu peserta aksi pendukung revisi UU TNI di depan Gedung DPR RI.
Ketika ditanya lebih jauh, ia pun memilih untuk tidak memberikan jawaban. "Tanya ke korlap saja," lanjutnya singkat.
Sementara itu, Edi Susilo, yang merupakan koordinator lapangan (korlap) aksi tersebut, menjelaskan bahwa revisi UU TNI tidak mengandung unsur dwifungsi ABRI.
Menurutnya, UU TNI justru akan memperkuat kesatuan antara TNI dan Polri yang memiliki lembaga dan pimpinan masing-masing, tanpa ada tumpang tindih fungsi.
"Tidak ada yang namanya dwifungsi ABRI. TNI dan Polri sekarang memiliki kedudukan yang sama, masing-masing memiliki lembaga dan pimpinan sendiri. Jadi tidak ada lagi penggabungan fungsi," jelas Edi.
Edi menambahkan bahwa revisi UU TNI bertujuan untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia.
Ia juga menyebut bahwa dengan adanya sinergi yang lebih kuat antara TNI dan Polri, Indonesia bisa maju menuju "Indonesia Emas."
"Dalam situasi kita yang prihatin melihat mega korupsi selama ini, kami berharap dengan adanya revisi UU TNI, ada sinergi yang lebih kuat di kementerian untuk menjaga keutuhan negara," kata Edi.
Aksi massa pendukung revisi UU TNI dimulai sekitar pukul 10.30 WIB dengan puluhan orang yang datang menggunakan lima mobil angkot berwarna biru.
Mereka membawa serta mobil pick up yang bertuliskan "Suara Rakyat" yang dilengkapi dengan speaker untuk orasi.
Setelah aksi berlangsung selama satu jam, massa mulai membubarkan diri sekitar pukul 11.30 WIB.
(km/a)
MEDAN Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melantik Prof Dr Akrim M.Pd sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) masa jaba
PENDIDIKAN
MEDAN Kepedulian terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kembali ditunjukkan oleh Kombes Pol (Purn) Dr. Maruli Siahaan, SH,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) berpotensi terjadi di PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) menyusul penghentian operasional per
EKONOMI
SAMOSIR PT INALUM kembali menyalurkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Kabupaten Samosir sebagai bagian dari komit
EKONOMI
JAKARTA Jumlah korban jiwa akibat kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur kembali bertambah. Hingga Selasa (28/4/2026) pagi, terca
PERISTIWA
BEKASI Presiden Prabowo Subianto menjenguk langsung korban kecelakaan kereta api yang dirawat di RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (2
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyoroti masih banyaknya perlintasan sebidang kereta api yang belum tertata dengan baik di Indonesia,
PEMERINTAHAN
BEKASI Presiden Prabowo Subianto menyoroti insiden kecelakaan kereta yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, yang
PEMERINTAHAN
JAKARTA Harga emas batangan Antam kembali mengalami kenaikan pada perdagangan hari ini, Selasa (28/4/2026). Kenaikan ini terjadi setelah
EKONOMI
JAKARTA Insiden tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) malam, masih teru
NASIONAL