Pemerintah Siapkan Langkah Tingkatkan Pendapatan Negara, Fokus pada Pajak dan PNBP
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan sejumlah strategi pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan negara di tengah t
EKONOMI
JAKARTA -Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Evita Nursanty, menegaskan pentingnya revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) yang telah disahkan sebagai RUU inisiatif DPR.
Langkah ini dianggap krusial untuk menangani permasalahan pekerja migran Indonesia (PMI), yang seringkali menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Evita, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, menyampaikan bahwa pekerja migran sering kali dieksploitasi oleh agen tenaga kerja ilegal, sehingga regulasi yang lebih ketat diperlukan untuk melindungi mereka.
"RUU P2MI diharapkan dapat memperketat regulasi dan sanksi bagi agen tenaga kerja ilegal yang memanfaatkan PMI untuk kepentingan eksploitasi di luar negeri," ujarnya.
Lebih lanjut, Evita menegaskan bahwa TPPO yang kini sering dijumpai dalam bentuk perbudakan modern harus segera diatasi.
RUU P2MI diharapkan dapat menjadi payung hukum yang makin melindungi pekerja migran Indonesia dari berbagai bentuk kejahatan, termasuk perdagangan manusia, kerja paksa, kesewenang-wenangan, dan bentuk kekerasan lainnya.
"RUU ini harus memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi PMI, termasuk mekanisme bantuan hukum serta perlindungan bagi korban TPPO," jelasnya.
Legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah III ini berharap, dengan adanya RUU P2MI, pengawasan terhadap PMI yang berangkat ke negara-negara dengan risiko tinggi perdagangan orang dapat diperketat, serta negara dapat memastikan keberangkatan PMI lebih aman dan terlindungi.
Evita juga mengungkapkan bahwa revisi ini menyarankan agar pemerintah melakukan pendataan PMI secara lebih sistematis di setiap negara tempat mereka bekerja.
Selain itu, RUU ini juga memberikan kesempatan bagi pekerja migran yang bekerja secara ilegal untuk melaporkan diri ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) jika mereka menjadi korban kekerasan.
Perubahan ini turut menghapus Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang sebelumnya tercantum dalam UU P2MI, dan menggantinya dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan sejumlah strategi pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan negara di tengah t
EKONOMI
JAKARTA Tim kuasa hukum Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla, melaporkan lima pihak ke Bareskrim Polri terkait dugaan pencemar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait temuan sejumlah t
NASIONAL
BATU BARA, SUMATERA UTARA Warga Kecamatan Talawi kini dilanda keresahan akibat sampah yang tidak kunjung diangkut oleh petugas kebersihan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah menyatakan masih mengkaji rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Hingga kini, belum ada keputusa
EKONOMI
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap buronan kasus narkotika, Andre Fernando alias The Doctor, di Penang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menyoroti mekanisme perampasan aset tanpa melalui putusan pidana dalam pem
NASIONAL
SUMATERA UTARA PT Hakaaston (HKA) bersama PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) mengintensifkan kegiatan operasi keselamatan berkendara di r
NASIONAL
MEDAN, SUMATERA UTARA Kabar gembira bagi para lulusan SMA/SMK/MA sederajat. Universitas AlAzhar Medan resmi membuka Penerimaan Mahasisw
PENDIDIKAN
JAKARTA Tiga anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) didakwa melakukan pembunuhan berencana dalam kasus kematian Mohamad Ilham Pradipta,
HUKUM DAN KRIMINAL