Polri Respon Usulan Kontroversial Menteri HAM Natalius Pigai Tentang Penghapusan SKCK

bitvonline.com-Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memberikan tanggapan terkait usulan Menteri Hukum dan HAM, Natalius Pigai, yang mengusulkan untuk menghapus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Usulan ini memicu berbagai reaksi dan kontroversi di masyarakat.

Menteri Natalius Pigai menyampaikan bahwa SKCK harusnya dihapus karena menurutnya, hal tersebut seringkali menjadi beban administratif yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap proses rekrutmen pekerjaan.

Pigai berpendapat bahwa SKCK kerap menjadi hambatan bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang ingin melamar pekerjaan.

Menanggapi usulan tersebut, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri, Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Ramadhan, menyampaikan bahwa SKCK memiliki tujuan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

"SKCK adalah alat untuk memastikan bahwa seseorang tidak memiliki catatan kriminal yang dapat membahayakan keselamatan dan ketertiban masyarakat, terutama dalam sektor pekerjaan yang membutuhkan tingkat kepercayaan tinggi," ujar Ramadhan dalam konferensi pers, Senin (24/3/2025).

Menurut Ramadhan, SKCK menjadi salah satu sarana penting dalam melakukan pengecekan latar belakang pelamar kerja, terutama untuk pekerjaan yang menyangkut tugas negara, seperti di sektor pemerintahan, lembaga keuangan, dan sektor-sektor lain yang sensitif.

Lebih lanjut, Ramadhan menyatakan bahwa meskipun ada beberapa pihak yang merasa bahwa SKCK bisa menjadi beban, Polri terus berupaya untuk menyederhanakan proses pembuatan SKCK agar lebih efisien dan tidak memberatkan masyarakat.

"Kami selalu berusaha agar pembuatan SKCK lebih mudah dan cepat, namun tetap menjaga standar keamanan yang dibutuhkan," jelasnya.

Sementara itu, masyarakat dan berbagai lembaga lainnya memberikan respons beragam terkait usulan ini.

Beberapa pihak mendukung penghapusan SKCK, dengan alasan bisa mengurangi birokrasi yang mempersulit masyarakat, sedangkan yang lainnya khawatir jika penghapusan tersebut dapat meningkatkan potensi ancaman keamanan.

(sr/n14)