LANGKAT -Aktivis muda Sumatera Utara, Ariswan, meyakini bahwa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pimpinan dan anggota DPRD Langkat tidak memiliki masalah.
Menurutnya, jika memang ada kejanggalan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasti sudah bertindak.
"Pemberitaan mengenai LHKPN ini sudah berbulan-bulan, tapi tidak ada respons atau tindakan dari KPK. Itu berarti memang tidak ada masalah," ujar Ariswan saat dimintai pendapat oleh awak media pada Senin (24/3/2025).
Ia menegaskan bahwa KPK adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menindaklanjuti LHKPN pejabat. Jika ada indikasi pelanggaran, KPK seharusnya sudah melakukan pemanggilan atau penyelidikan lebih lanjut.
"Kalau memang ada masalah, KPK pasti sudah bertindak, minimal memanggil pejabat terkait.
Namun, sampai sekarang tidak ada tanda-tanda itu, jadi kita harus objektif dalam melihat situasi ini," cetusnya.
Ariswan juga mengungkapkan rencananya untuk menyurati KPK guna meminta kepastian hukum terkait dugaan yang beredar. Ia menilai pentingnya kejelasan agar masyarakat tidak terus disuguhi opini yang tidak berdasar.
"Saya akan menyurati KPK supaya ada kejelasan. Sudah berbulan-bulan isu ini berkembang, tapi belum ada kepastian hukum dari KPK.
Kita tidak boleh terus-menerus menggiring opini tanpa dasar yang jelas," tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Ariswan mengingatkan agar semua pihak tetap objektif dan tidak menzalimi seseorang tanpa bukti yang kuat.
"Jangan menggiring opini yang tidak berdasar. Kita harus bijak dan adil dalam menilai suatu permasalahan," pungkasnya.
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Andri Rahadian, melakukan ku
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Memasuki hari kedua bulan suci Ramadhan, suasana di Kota Wisata Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalung
EKONOMI
PURWAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat bicara terkait insiden dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Brimob, Bri
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Hampir dua bulan setelah hasil seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padangsidimpuan diumumkan, Wali Ko
PEMERINTAHAN
JAKARTA Praktisi hukum sekaligus mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, menekankan pentingnya penerapan
HUKUM DAN KRIMINAL
BALIKPAPAN Di tengah rimbunnya belantara Kalimantan yang tengah bertransformasi menjadi ibu kota negara baru, sebuah narasi spiritual ya
NASIONAL
JAKARTA Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan alasan dibentuknya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren yang berada di
NASIONAL
MEDAN Polisi berhasil mengungkap jaringan penyelundupan narkotika jenis sabu dan ekstasi dalam jumlah fantastis, dengan total barang bukti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, kembali mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi 7 pe
POLITIK
MALUKU Bripda MS, oknum anggota Brimob Batalyon C Pelopor, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Tual atas kasus dugaan pengani
HUKUM DAN KRIMINAL
