MEDAN - Aksi penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) kembali memanas di depan Gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut) pada Kamis (27/3/2025).
Massa yang terdiri dari mahasiswa dan elemen masyarakat melakukan aksi membakar ban dan memblokade jalan di Jalan Imam Bonjol, tepat di depan gedung dewan, sekitar pukul 17.12 WIB.
"Kami cuma mau masuk rumah kami, dimana anggota dewan yang katanya wakil rakyat.
Baca Juga:
Tak satu pun anggota DPRD Sumut muncul hingga sore ini," ujar massa aksi dengan nada penuh frustrasi saat mereka membentuk lingkaran dan membakar ban.
Sejak pagi hari, aksi ini sudah berlangsung dari beberapa titik, dimulai dari Bundaran SIB hingga sore hari di depan Gedung DPRD Sumut.
Namun, meski sudah beberapa jam berlalu, tidak ada satu pun anggota DPRD Sumut, yang dipimpin oleh Ketua Erni Ariyanti Sitorus, yang menemui para demonstran.
Saat api membakar ban, orator dari massa aksi mulai menyampaikan tuntutan mereka. "Hidup mahasiswa, hidup perempuan yang melawan, hidup kaum buruh.
Wujudkan demokrasi. Kembalinya fungsi TNI yang dibiayai rakyat untuk menjaga keamanan bukan merangkap jabatan sipil," kata orator di hadapan ratusan polisi yang berjaga di sekitar lokasi.
Aksi sempat memanas dan menyebabkan ricuh, dengan dua orang massa pingsan akibat kericuhan yang terjadi.
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan aparat terhadap massa aksi yang menurut mereka melanggar prosedur penanganan massa.
"KontraS mengecam dan menyayangkan tindak kekerasan ini. Polisi yang seharusnya memberikan pengamanan malah menjadi pemicu kericuhan.
Padahal saat kejadian, massa tidak melakukan provokasi apalagi tindakan perlawanan," kata Ady, salah satu perwakilan KontraS.
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
