Siapa Tan Kian? Pengusaha Properti yang Diperiksa Polda Metro dalam Kasus Dugaan Korupsi Batu Bara
JAKARTA Polda Metro Jaya terus mengembangkan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkai
SOSOK
bitvonline.com-Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah simpul transportasi di Kota Medan, termasuk di Terminal Terpadu Amplas, pada Jumat (28/3/2025).
Kegiatan ini bertujuan untuk memantau kesiapan penyelenggaraan arus mudik Lebaran, sekaligus mengevaluasi berbagai aspek pelayanan yang diberikan kepada pemudik.
Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Utara, Herdensi, mengungkapkan sejumlah temuan selama sidak tersebut. Pertama, tidak adanya posko angkutan Lebaran di Terminal Terpadu Amplas, yang seharusnya menjadi tempat informasi dan koordinasi terkait angkutan Lebaran.
Kedua, Herdensi juga mencatat mayoritas angkutan yang beroperasi di Terminal Terpadu Amplas tidak diperiksa kelayakannya. Banyak perusahaan otobus (PO) yang tidak memasukkan armadanya ke terminal, sementara petugas penguji hanya ada satu orang sehingga pemeriksaan lebih lanjut terbatas.
Menurut Kepala Terminal Terpadu Amplas, banyak PO yang menaikkan dan menurunkan penumpang di luar area terminal, sehingga pemeriksaan kelayakan armada tidak bisa dilakukan secara maksimal.
Dari sedikit armada yang diuji, sekitar 75% dinilai tidak layak jalan, meskipun tetap diberi izin untuk berangkat.
Ketiga, pemeriksaan kesehatan dan narkoba terhadap pengemudi juga dinilai tidak optimal. Herdensi menyebutkan, petugas kesehatan hanya hadir pada jam-jam tertentu dan tidak memeriksa semua pengemudi.
Padahal, pada musim mudik yang padat seperti ini, pengemudi berisiko mengalami kelelahan (fatigue) akibat kurangnya waktu istirahat.
Kepada Ombudsman, Kepala Terminal Terpadu Amplas juga mengeluhkan pengurangan jumlah petugas keamanan, yang hanya terdiri dari dua orang per shift untuk menjaga delapan pintu masuk dan keluar terminal.
Padahal, jumlah pemudik yang melintasi terminal ini mencapai 2.000 hingga 2.500 orang per hari.
Ombudsman RI Sumut berharap agar pihak terkait, seperti Balai Pengelola Transportasi Darat, Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan Badan Narkotika Nasional (BNN), dapat memberikan perhatian lebih terhadap permasalahan ini.
Diharapkan dengan perhatian dan penanganan yang lebih baik, penyelenggaraan arus mudik Lebaran tahun ini dapat berjalan lebih lancar, aman, dan nyaman bagi para pemudik.
(op/n14)
JAKARTA Polda Metro Jaya terus mengembangkan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkai
SOSOK
MAKASSAR Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu, menghadiri puncak peringatan Hari Ula
PEMERINTAHAN
MAKASSAR Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sumatera Utara berpartisipasi dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke
PEMERINTAHAN
PANGKALPINANG Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pro Jurnalis Media Siber (PJS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menggelar Musyawarah Da
NASIONAL
JAKARTA Bank Mandiri kembali membuka program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 sebagai salah satu solusi pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro
EKONOMI
OlehHerman DirgantaraOur Government is the potent, the omnipresent teacher. For good or for ill, it teaches the whole people by its exampl
OPINI
JAKARTA Timnas Inggris akan menghadapi Norwegia pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stad
OLAHRAGA
JAKARTA Penetapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sebagai tersangka dinilai menjadi bukti bah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mempercepat pembangunan hunian tetap (H
NASIONAL
PANGKALPINANG Polemik mengenai pemindahan tin slag atau limbah hasil peleburan timah dari gudang PT Bangka Tin Industri (BTI) di Kawasan
HUKUM DAN KRIMINAL