Prabowo Ngamuk di Kejagung! Diserang 'Operasi' Buzzer Triliunan, Tegaskan Siap Mati demi Rakyat
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya bersama jajaran pemerintah tidak gentar menghadapi berbagai tekanan dalam menjalankan
POLITIK
JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menerapkan kebijakan pemiskinan terhadap para pelaku korupsi.
Menurut Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, gagasan tersebut mencerminkan harapan masyarakat luas dan perlu segera dikonkretkan dalam bentuk regulasi khusus.
"Bentuk pemiskinan ini tentunya perlu dibuat undang-undangnya. Seperti apa bentuknya nanti, tentu perlu dibahas bersama oleh para pemangku kepentingan, baik dari sisi yudikatif, eksekutif, maupun legislatif," kata Tessa dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (9/4/2025).
Lebih lanjut, Tessa menyampaikan bahwa KPK secara nilai mendukung penuh kebijakan pemiskinan koruptor, sebagai bentuk keadilan sosial dan upaya maksimal dalam pemberantasan korupsi.
Terkait pernyataan Presiden Prabowo mengenai pentingnya mempertimbangkan rasa keadilan bagi keluarga koruptor, khususnya dalam hal perampasan aset yang dimiliki istri atau anak, KPK menilai hal tersebut harus dilihat dari sudut hukum yang objektif.
"Jika ada aset yang dinikmati oleh keluarga koruptor, dan terbukti berasal dari uang hasil korupsi, maka bisa dijerat melalui pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)," tegas Tessa.
Menurutnya, penting untuk membedakan antara anggota keluarga yang tidak tahu-menahu dengan yang secara sadar ikut menikmati keuntungan dari hasil tindak pidana.
"Tidak menyentuh keluarga tentu ada konteksnya. Bila mereka menikmati dan mengetahui asal-usul harta, maka mekanisme undang-undang TPPU memungkinkan untuk menjerat mereka," imbuhnya.
KPK juga menyerukan perlunya percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset, sebagai instrumen penting untuk mendukung kebijakan pemiskinan koruptor secara adil dan akuntabel.
Langkah ini dinilai strategis untuk menutup celah hukum yang sering kali membuat koruptor tetap hidup mewah, meski telah dijatuhi hukuman penjara.
KPK berharap semua pihak, termasuk DPR RI dan lembaga peradilan, dapat mengambil sikap tegas demi mewujudkan sistem hukum yang berpihak pada keadilan rakyat.*
(oz/n14)
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya bersama jajaran pemerintah tidak gentar menghadapi berbagai tekanan dalam menjalankan
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan turnamen TennisFest Medan 2026. Dukungan
OLAHRAGA
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan menaruh perhatian pada penguatan kinerja dan pembenahan pengelolaan pasar dalam penyusunan Rencana Ker
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyiapkan 34 jaksa penuntut umum (JPU) untuk menangani sidang perdana mantan Jaksa Agung Muda Tindak P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Relawan Militan Gibran 08 Nusantara menyambut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan permohonan Perselisihan Hasil Pemil
POLITIK
JAKARTA, BITVONLINE.COM Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan sengketa syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024 t
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ija
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang memp
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan berwenang mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presid
POLITIK