KPK Tegaskan Dukung RUU Perampasan Aset, Pelaku Korupsi Tak Hanya Kehilangan Kebebasan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
PURBALINGGA -Pemerintah Kabupaten Purbalingga tengah menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, sebuah program dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
Sekolah tersebut akan dibangun di atas lahan bekas Purbalingga Islamic Center di Desa Karangmanyar. Bangunan itu sempat mangkrak akibat kasus korupsi pada 2018, namun kini akan dimanfaatkan kembali sebagai sarana pendidikan.
"Rencana dalam April ini dari Kemensos RI akan survei lokasi. Kami diminta menyediakan lahan. Untuk calon lokasi ada di tempat bangunan Purbalingga Islamic Center Karangmanyar," ujar Plt Kepala Dinsosdalduk KB P3A Purbalingga, Agung Widianto, dalam rilis resminya, Senin (14/4/2025).
Lahan seluas 5,9 hektar itu akan digunakan untuk mendirikan sekolah formal berkonsep boarding school (sekolah berasrama) yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Purbalingga, Tri Gunawan Setyadi, menyatakan bahwa kabupaten ini menjadi salah satu wilayah pelaksana tahap kedua program Sekolah Rakyat secara nasional.
"Leading sektornya ada di Dinsos. Ini akan menjadi fasilitas pendidikan formal untuk anak-anak penerima bantuan pemerintah pusat," jelasnya.
Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, menyatakan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat. Menurutnya, awalnya Purbalingga tidak masuk dalam alokasi program, namun setelah ia mengomunikasikan langsung kepada Menteri Sosial, akhirnya Purbalingga masuk daftar penerima alokasi pada tahun 2025–2026.
"Alhamdulillah, sekarang kami bisa wujudkan pendidikan yang lebih merata dan terjangkau bagi masyarakat miskin," ujar Fahmi.
Pembangunan ini diharapkan tidak hanya menjadi jawaban atas kebutuhan pendidikan, tapi juga menjadi simbol pemulihan dari proyek mangkrak yang sempat gagal karena praktik korupsi di masa lalu.*
(km/J006)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Sekolah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Bripda MS, anggota B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan penyaluran zakat yang dikaitkan dengan program Makan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meningkatkan patroli kegiatan subuh guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama bulan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Nama I Gusti Putu Artha kembali menjadi perbincangan publik di Denpasar. Namun kali ini sorotan bukan terkait pernyataannya men
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Menjelang Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah, Polda Bali melalui Satgas Pangan bersama instansi terkait melakukan pengecekan dan m
EKONOMI
JAKARTA Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) meminta Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana impor 105.000 kendaraan niaga
EKONOMI
JAKARTA Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, memastikan tidak ada pelanggaran prosedur dalam penetapan kemb
POLITIK
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional, Sony Sanjaya, menegaskan bahwa skema insentif mitra Satuan Pelayanan
EKONOMI