
Gubernur Bobby Nasution Genjot Program CERDAS, Targetkan Sumut Bebas Blank Spot!
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, terus tancap gas mewujudkan transformasi digital di provinsi yang d
PemerintahanJAKARTA -Suara perlawanan masyarakat sipil terhadap revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) terus bergema dari depan Gerbang Pancasila, kompleks DPR RI, Jakarta.
Salah satu peserta aksi, N, menyatakan komitmennya untuk tetap bertahan dengan mendirikan tenda di lokasi aksi hingga tuntutan mereka dipenuhi.
"Kami akan tetap bertahan di sini selama mungkin, sampai RUU TNI dicabut. Sampai menang," ujar N di lokasi aksi, Selasa (15/4/2025).
Aksi ini merupakan bagian dari gerakan protes damai menolak revisi UU TNI yang dinilai membuka ruang militerisme dalam kehidupan sipil.
Massa aksi mendirikan tenda di trotoar Jalan Gelora dan terus menggelar aksi meski mendapat tekanan dari aparat keamanan.
Pada Senin malam (14/4), sempat terjadi upaya pembubaran oleh aparat kepolisian dengan dalih bahwa waktu penyampaian pendapat telah habis.
Massa diminta membongkar tenda-tenda yang berada di salah satu akses keluar-masuk kendaraan DPR.
"Kami bertahan di sini, tapi mereka datang dengan dalih sudah habis ruang untuk berpendapat. Mereka berusaha membubarkan kami," kata N.
Hingga hari ini, hanya dua tenda yang masih berdiri setelah sebelumnya Satpol PP DKI Jakarta mengangkut secara paksa sedikitnya enam tenda milik peserta aksi.
Massa berencana menuntut ganti rugi atas tindakan tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparat Satpol PP.
"Ada 6 tenda kemarin yang diangkut Satpol PP, dan kami berencana meminta ganti rugi," tegas N.
Ia menegaskan bahwa aksi ini merupakan gerakan kolektif warga negara yang menuntut pembatalan revisi UU TNI yang telah disahkan DPR dan kini menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto.
Massa juga mengajak masyarakat sipil lain yang memiliki keresahan serupa untuk bergabung dan menyuarakan aspirasi mereka dengan berkemah di lokasi aksi.
"Jadi massa yang ingin bergabung sama kami silakan datang ke sini, kami sangat open, dan tunjukkan bentuk ekspresi kalian apapun itu," ujarnya.
Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa aksi berlangsung damai dengan peserta tetap menjalankan aktivitas harian mereka.
Masker digunakan oleh sebagian besar peserta sebagai bentuk perlindungan dan menjaga identitas.
Di sisi lain, pengamanan di Gerbang Pancasila DPR diperketat.
Sejumlah personel Brimob dikerahkan untuk menjaga kawasan tersebut dari potensi gangguan keamanan.
Aksi damai ini merupakan lanjutan dari rangkaian kegiatan masyarakat sipil yang sebelumnya juga menggelar "Aksi Piknik" di sekitar kompleks DPR sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada demokrasi.*
(tb/a008)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, terus tancap gas mewujudkan transformasi digital di provinsi yang d
PemerintahanNIAS SELATAN Laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampu
Hukum dan KriminalJAKARTA Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Markas Besar TNI menggelar kegiatan sos
NasionalPADANGSIDIMPUAN Dalam upaya penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
PemerintahanMEDAN Universitas AlAzhar (UA) resmi menggelar kuliah perdana bagi mahasiswa baru Tahun Akademik 20252026 dengan mengusung tema Pen
PendidikanBINJAI Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus memperluas cakupan program i
KesehatanTEBING TINGGI Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi berkomitmen merevitalisasi sejumlah aset strategis milik daerah pada Tahun Anggaran
PemerintahanBANDAR LAMPUNG Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam mewujudkan daerah yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabi
PemerintahanDENPASAR Menanggapi beredar kabar terkait pembangunan Bandara Bali Utara di sejumlah media, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Pro
NasionalTABANAN Dalam upaya meningkatkan efisiensi pelayanan publik di sektor pertanahan, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tabanan mendorong
Pemerintahan