MEDAN -Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demo di depan Kantor Walikota Medan pada Selasa (15/4/2025), menuntut agar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan dicopot dari jabatannya.
Aksi ini dipicu oleh dugaan nepotisme dan penyalahgunaan dana publik yang melibatkan Sekda, saat ia menjabat sebagai PJ Bupati Deli Serdang.
Dalam orasinya, Ketua BEM SI, Nanda, menyebutkan bahwa Sekda diduga terlibat dalam praktik nepotisme terkait pengadaan ganset yang tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak, namun tetap dipaksakan untuk dibayar oleh Pemkab Deli Serdang.
Selain itu, ia menyebutkan bahwa inisial OIS (ipar Sekda) juga terlibat dalam penyalahgunaan dana publik untuk kepentingan pribadi.
Nanda mengungkapkan, "Kami meminta Walikota Medan untuk segera mencopot Sekda, mengusut tuntas dugaan korupsi dan kolusi yang melibatkan pejabat daerah dan keluarga terdekatnya. Kami mendukung Walikota Medan untuk membersihkan birokrasi dari oknum-oknum yang mencederai nilai-nilai pelayanan publik yang bersih."
Aksi ini mendapat tanggapan dari Asisten Administrasi Umum Pemkot Medan, Ferry Ihsan, yang mengatakan bahwa pihaknya menghargai aspirasi masyarakat. "Semua warga berhak menyampaikan aspirasi mereka, dan kami sebagai pemerintah Kota Medan akan mendengarkan serta memperhatikannya," ujar Ferry di lokasi aksi demo.
Ia juga mengingatkan agar aksi dilakukan dengan tertib dan tidak anarkis, mengingat pentingnya menjaga keharmonisan dalam menyampaikan aspirasi.
Demo ini menjadi sorotan publik, mengingat besarnya dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pemerintahan yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik.
Pihak berwenang diharapkan segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap kasus ini dan menegakkan hukum dengan transparan. Demo ini menambah panjang daftar aksi mahasiswa yang mendesak agar penegakan hukum di Indonesia berjalan dengan adil dan transparan.*
JAKARTA Pemerintah Indonesia menargetkan capaian investasi hingga Rp 13.000 triliun dalam periode 20252029. Target besar tersebut dib
EKONOMI
BINJAI Pemuda asal Kota Binjai, Sumatera Utara, Ardiansyah, yang sebelumnya sempat ditahan oleh pihak imigrasi di Phnom Penh, Kamboja, a
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita logam mulia, valuta asing, hingga uang tunai senilai sekitar Rp 2 miliar dari hasil p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai bagian dari str
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut diseb
EKONOMI
JAKARTA Kenaikan harga plastik mulai menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi industri makanan dan minuman yang selama ini bergantung
EKONOMI
LUBUK PAKAM Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Deli Serdang menyepakati 17 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pembahasan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dalam revisi
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Selasa (21/4/2026) sor
EKONOMI
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook, Ibrahim Arief (Ibam), mengaku heran atas tuntutan 15 tahun p
HUKUM DAN KRIMINAL
