Berguru ke Jepang, BGN Siap Boyong Sistem 'Central Kitchen' Demi Program Makan Gratis RI
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mempelajari sistem program makan gratis di Jepang untuk menjadi bahan pengembangan Program Makan Bergizi
NASIONAL
JAKARTA – Kenaikan harga plastik mulai menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi industri makanan dan minuman yang selama ini bergantung pada kemasan berbahan plastik. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pun mendorong pelaku industri untuk mulai beralih ke kemasan berbasis kertas dan aseptik sebagai alternatif.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, mengatakan isu yang berkembang saat ini masih sebatas kekhawatiran terhadap potensi kenaikan harga, bukan pada ketersediaan bahan baku plastik itu sendiri.
"Nah yang kemarin disampaikan ya ketersediaan sudah tidak ada perdebatan. Memang yang dikhawatirkan harganya akan naik, sehingga Pak Menteri menyampaikan yang penting ketersediaan dulu, soal harga nanti dicarikan solusinya," kata Putu dalam diskusi di Jakarta Selatan, Selasa (21/4/2026).Baca Juga:
Menurutnya, hasil pertemuan dengan pelaku industri menunjukkan bahwa pasokan bahan baku plastik masih dalam kondisi aman. Namun, dinamika harga global tetap menjadi faktor yang perlu diantisipasi.
Di sisi lain, Kemenperin mulai mendorong penggunaan kemasan non-plastik seperti kertas atau paperboard. Jenis kemasan ini dinilai sudah cukup kompetitif dan saat ini menyumbang sekitar 28 persen dari total kebutuhan kemasan industri makanan dan minuman.
Putu menjelaskan, kemasan kertas sudah banyak digunakan untuk produk seperti susu dan minuman, serta terus didorong melalui skema business matching antara produsen dan pengguna industri.
"Nah yang berbasis kertas ini masih banyak yang bisa dimanfaatkan. Hari ini kita juga melakukan workshop untuk mengajak industri menggunakan kemasan ini karena cukup kompetitif," ujarnya.
Kemenperin mencatat industri pulp dan kertas nasional memiliki kapasitas besar, dengan 113 perusahaan, produksi pulp mencapai 14,48 juta ton per tahun dan kertas 25,37 juta ton per tahun, serta nilai ekspor sekitar US$ 8,2 miliar.
Selain kertas, pemerintah juga mendorong penggunaan kemasan kaca yang saat ini masih berada di angka 2–3 persen, dengan potensi peningkatan hingga 5–6 persen. Alternatif lain seperti kemasan berbasis bahan hayati juga mulai dikembangkan meski volumenya masih terbatas.
Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kemenperin, Merrijantij Punguan Pintaria, turut mendorong pemanfaatan kemasan aseptik yang dinilai lebih efisien dan dapat mengurangi ketergantungan impor.
Ia menyebut sudah ada investasi industri dalam negeri dengan kapasitas mencapai 21 miliar kemasan per tahun, namun tingkat pemanfaatannya baru sekitar 50 persen.
"Masih ada kapasitas yang bisa diisi kalau industri beralih ke kemasan aseptik," ujarnya.
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mempelajari sistem program makan gratis di Jepang untuk menjadi bahan pengembangan Program Makan Bergizi
NASIONAL
JAKARTA Gugatan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK)
POLITIK
JAKARTA Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi menyoroti gugatan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka seb
POLITIK
PEMATANGSIANTAR Satreskrim Polres Pematangsiantar menangkap dua pria yang diduga mencuri sepeda motor milik seorang kakek berusia 83 tahun.
HUKUM DAN KRIMINAL
NAGOYA Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua untuk Kontingen Indonesia pada Asian Games AichiNagoya 2026. Lifter Indone
OLAHRAGA
LUBUK PAKAM Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kembali menggelar Job Fair untuk para pencari kerja pada Selasa (29/9/2026). Kegiatan yang be
EKONOMI
JAKARTA Memperingati 66 tahun UndangUndang Pokok Agraria (UUPA), Dr Budyto, yang merupakan bagian dari ATR/BPN Campaka, menyoroti berbagai
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat pembangunan sektor peternakan sekaligus meningkatkan upaya pengendalian
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menargetkan predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) n
PEMERINTAHAN
BOGOR Lima pejabat struktural Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dinonaktifkan untuk menjalani pemeriksaan buntut temu
NASIONAL