MK Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota, DPR Nilai Infrastruktur IKN Belum Siap
JAKARTA Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan Jakarta masih berstatus ibu kota negara mendapat sorotan dari anggota Komisi II
POLITIK
BITVONLINE.COM -Kepemilikan rumah kini menjadi salah satu topik hangat yang banyak diperbincangkan di media sosial, terutama di kalangan generasi milenial dan Z.
Banyak dari mereka yang menganggap rumah sebagai simbol stabilitas sosial dan investasi jangka panjang.
Untuk memperoleh rumah impian, salah satu solusi yang sering dipilih adalah melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
KPR memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia untuk memiliki rumah tanpa harus mengeluarkan uang tunai dalam jumlah besar.
Dengan hanya membayar uang muka (down payment/DP), masyarakat bisa langsung memiliki rumah dan melakukan pembayaran secara cicilan kepada bank dalam jangka waktu tertentu.
Namun, meskipun terlihat menguntungkan, banyak generasi muda yang merasa bingung dan khawatir tentang besaran cicilan dan total biaya yang harus mereka bayar.
Melalui akun media sosial, banyak generasi milenial dan Z yang mengungkapkan kegelisahan mereka terkait sistem KPR.
Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh pengguna Twitter @tanyfes yang mengatakan, "KPR seserem itu kah guys? Maaf sender 25 dan baru kerja 3 taun, baru mau belajar hal beginian :((," serta @erd yang menyatakan, "Gak KPR, nanti rumah gak kebeli... Pake KPR, rumah kebeli. TAPIII pas ditotal kok jauh lebih mahal dari harga asli rumahnye..."
Dalam menjawab keresahan ini, Bhima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), memberikan penjelasan mengenai beberapa hal penting yang harus diperhatikan sebelum memilih KPR sebagai solusi membeli rumah.
Bhima mengingatkan pentingnya membedakan jenis suku bunga KPR, yakni fixed rate dan floating rate.
Suku bunga fixed rate memberikan tingkat bunga tetap selama masa cicilan, sedangkan floating rate mengikuti fluktuasi pasar yang bisa saja naik dua kali lipat.
JAKARTA Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan Jakarta masih berstatus ibu kota negara mendapat sorotan dari anggota Komisi II
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta masyarakat tidak khawatir terhadap kondisi subsidi bahan bakar minyak (BBM) di ten
EKONOMI
JAKARTA Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman menyatakan pihaknya memberikan sanksi kepada juri Lomba Cerdas Cermat (LCC)
POLITIK
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut proses uji coba penggunaan compressed natural gas (CNG)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memblokir ribuan nomor telepon yang digunakan untuk modus penipuan dengan mengatasn
NASIONAL
BUNYU Manajemen PT Pertamina EP (PEP) Bunyu Field bersama Federasi Serikat Pekerja Pertambangan & Gas Bumi Bersatu (FSPPB) menggelar aks
NASIONAL
JAKARTA Pengajar Universitas Paramadina Dr. Ariyo DP Irhamna menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada Triwulan I2
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution terus mendorong peningkatan layanan kesehatan di Sumut melalui rencana pemban
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah Indonesia menggandeng Korea Selatan untuk memperkuat pengembangan layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (NTPD) 112
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih hingga Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo ke Is
PEMERINTAHAN