
Semarak Kemerdekaan! Polres Sibolga Bagikan Puluhan Bendera Merah Putih
SIBOLGA Menyambut peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke80 yang jatuh pada 17 Agustus 2025 mendatang, Polr
NasionalMEDAN -Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) yang jatuh pada 1 Mei 2025, Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara bersama sejumlah elemen Serikat Pekerja/Serikat Buruh berencana menggelar aksi unjuk rasa damai yang akan dipusatkan di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) dan Kantor DPRD Sumut.
Ketua Partai Buruh Sumut, Willy Agus Utomo, menyampaikan bahwa aksi ini akan membawa sejumlah tuntutan baik skala nasional maupun isu-isu lokal yang selama ini masih menjadi persoalan serius bagi kaum buruh, khususnya di Sumut.
"Hari Buruh Internasional harusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk lebih mensejahterakan buruh, bukan sekadar perayaan seremonial. Oleh karena itu kami akan tetap turun aksi pada 1 Mei," ujar Willy dalam konferensi pers di Medan, Senin (21/4).
Baca Juga:
Poin-Poin Tuntutan Buruh:
Dalam aksi tersebut, Partai Buruh Sumut dan serikat buruh akan menyuarakan beberapa tuntutan utama, antara lain:
Baca Juga:
Lindungi buruh dalam UU Ketenagakerjaan yang baru
Antisipasi PHK massal dan bentuk Satgas PHK
Sahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PRT)
Tolak sistem outsourcing dan hubungan kerja kemitraan
Selesaikan berbagai kasus perburuhan di Sumut
Gubernur Sumut agar siapkan perumahan murah bagi buruh
Dorongan untuk membuat Perda Ketenagakerjaan pro-buruh
"Upah buruh di Sumut masih sangat rendah dibandingkan daerah industri besar lainnya. Sudah saatnya Gubsu Bobby Nasution menunjukkan kepeduliannya dengan kebijakan konkret seperti perumahan murah dan Perda yang melindungi buruh," tegas Willy, yang juga menjabat sebagai Ketua FSPMI Sumut.
Sekitar Seribu Massa Akan Turun ke Jalan
Sementara itu, Sekretaris Partai Buruh Sumut Ijon Tuah Hamonangan Purba menambahkan, aksi yang dipusatkan di Medan akan diikuti sekitar 1.000 buruh yang terdiri dari kader, pengurus, simpatisan, serta anggota serikat buruh dari Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat, dan Binjai.
Tak hanya di Medan, aksi serupa juga akan digelar secara serentak di kabupaten/kota lain di Sumut seperti Asahan, Labuhanbatu, Pematang Siantar, Padang Lawas, Tanah Karo, dan daerah lainnya. Aksi-aksi di daerah akan dipusatkan di kantor Bupati atau Wali Kota masing-masing.
"Aksi ini adalah bagian dari semangat May Day untuk menyuarakan hak-hak buruh, sekaligus mengingatkan pemerintah agar tidak abai terhadap kondisi riil para pekerja di lapangan," pungkas Ijon.*
SIBOLGA Menyambut peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke80 yang jatuh pada 17 Agustus 2025 mendatang, Polr
NasionalBANDA ACEH Dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Aceh diamankan oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri karena diduga te
Hukum dan KriminalSLEMAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sleman memutuskan tidak melanjutkan perkara gugatan dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Pres
Hukum dan KriminalBADUNG Kabar kurang menyenangkan datang dari dunia hiburan Tanah Air. Aktris Dahlia Poland dikabarkan telah mengajukan gugatan cerai ter
EntertainmentMEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengungkapkan hasil uji laboratorium terkait kondisi air Danau Toba yang sempat
PariwisataBATAM Pengadilan Tinggi (PT) Kepulauan Riau menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Shigit Sarwo Edi, mantan Kepala Unit 1 Satres Narkoba
Hukum dan KriminalJAKARTA Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih melalui pembentukan Satuan Tug
EkonomiJAKARTA Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, menyayangkan aksi pengibaran bendera fiksi One Piece di bawah bender
NasionalJAKARTA Kuasa hukum para terdakwa kasus importasi gula, Hotman Paris Hutapea, meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) mencabut surat dakwaan ter
PolitikJAKARTA Menteri Luar Negeri RI Sugiono memastikan bahwa dirinya tetap menjalankan tugastugas diplomatik dan kenegaraan, meskipun telah
Politik