Begal Bersenjata Panah Rampas Motor Warga Medan, Remaja 17 Tahun Diciduk Polisi
MEDAN Aksi begal bersenjata tajam dan panah terjadi di Jalan Jermal Raya, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, pada Rabu
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA -Universitas Gadjah Mada (UGM) akhirnya angkat bicara mengenai polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Sekretaris UGM, Andi Sandi, menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi resmi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sejak pekan lalu.
"Sebenarnya sudah, tapi informasinya saya baru bisa sampai di situ. Sudah ada kontak dengan teman-teman dari Polri," ujar Andi Sandi saat ditemui di Gelanggang Inovasi Kreativitas (GIK), Rabu (23/4/2025).
Meskipun belum bisa membeberkan isi detail komunikasi tersebut, Andi memastikan UGM mendukung penuh proses penyelidikan dan siap menyediakan seluruh data yang diperlukan.
"UGM siap memberikan data dan bersaksi, termasuk di pengadilan jika diminta secara resmi," tegasnya.
Polemik mengenai keaslian ijazah Jokowi kembali mencuat setelah massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi Fakultas Kehutanan UGM. Mereka menuntut klarifikasi langsung atas dugaan penggunaan ijazah palsu oleh mantan Presiden Jokowi.
Dalam aksi itu, terlihat sejumlah tokoh hadir seperti Roy Suryo, Rismon Hasiholan, Syukri Fadholi, hingga Amien Rais. Massa membawa berbagai spanduk yang meminta UGM bersikap jujur dan tidak membela Jokowi.
Syukri Fadholi mengatakan bahwa aksi ini bertujuan untuk mengungkap kebenaran. "Kalau memang presiden itu punya ijazah, serahkan. Saya meyakini kalau itu diserahkan, selesai masalahnya," ujarnya.
Aksi massa tersebut berlanjut hingga depan boulevard UGM. Hingga pukul 11.30 WIB, mereka masih menyuarakan orasi.
UGM menegaskan bahwa lembaga pendidikan ini siap mendukung penegakan hukum dan tidak akan menutupi fakta yang ada.*
(km/J006)
MEDAN Aksi begal bersenjata tajam dan panah terjadi di Jalan Jermal Raya, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, pada Rabu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, menerima laporan kinerja Komisi Informasi (
PEMERINTAHAN
MEDAN Majelis Ilmu Fardhu &039Ain (MIFA) Sumatera Utara menyatakan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Surat Edaran (SE) Wali Kota M
PEMERINTAHAN
JAKARTA Sidang praperadilan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijadwalkan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, sejumlah kasus kekerasan yang melibatkan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menj
NASIONAL
DAIRI Warga Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera mencabut izin operasional Satuan Pelayanan
KESEHATAN
DENPASAR Hujan deras yang mengguyur kawasan Jalan Dewi Sri, Kuta, memicu banjir cukup tinggi, memaksa warga dan sejumlah wisatawan terje
NASIONAL
DENPASAR Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ibu Putri Suastini Koster, memuji pementasan teater Jaratkaru Lampan lan Utang Waras Mekutang oleh
SENI DAN BUDAYA
BINJAI Pemerintah Kota Binjai memperoleh Opini Ombudsman Republik Indonesia dengan kategori Kualitas Sedang dan nilai akhir 75,87 dalam
PEMERINTAHAN
TAPANULI SELATAN Polemik aktivitas pertambangan di Tapanuli kembali memanas. Sekretaris Jenderal Parsadaan Marga Pulungan, Muhammad Erwi
POLITIK