Mendagri Tito Karnavian Buka Peluang Revisi UU Ormas: "Banyak Ormas Bertindak Kebablasan"

JAKARTA -Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan terbuka terhadap kemungkinan revisi Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Pernyataan ini menyusul maraknya tindakan menyimpang sejumlah ormas yang dinilai melewati batas kewajaran.

"Kita lihat banyak sekali peristiwa ormas yang kebablasan. Mungkin perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat. Di antaranya, mungkin masalah keuangan, audit keuangan," ujar Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (25/4/2025), seperti dikutip dari Antara.

Baca Juga:

• Mendagri Tito: Gerakan Pangan Murah Bulog dan Polri Efektif Kendalikan Inflasi
• 200 Pemda Ajukan Sekolah Rakyat, Mendagri Tito: Tak Semua Bisa Disetujui

Wacana Revisi UU Ormas Mencuat

Menurut Tito, mekanisme pengawasan dan transparansi keuangan menjadi salah satu aspek krusial yang perlu dievaluasi. Minimnya akuntabilitas dana disebut dapat menjadi celah penyalahgunaan kekuasaan, terlebih di tingkat akar rumput.

Baca Juga:

• Mendagri Tito Karnavian Ajukan Perubahan Status 4 Pulau ke Wilayah Aceh ke PBB
• DPR RI Desak Presiden Beri Sanksi Mendagri Soal Keputusan Kontroversial Pulau Aceh

Meski ormas merupakan pilar dalam sistem demokrasi dan kebebasan berserikat, Tito mengingatkan bahwa hak tersebut tidak boleh disalahgunakan untuk melakukan intimidasi, pemerasan, bahkan kekerasan.

"Kalau itu adalah kegiatan sistematis dan ada perintah dari organisasi, maka secara organisasi bisa dikenakan pidana. Termasuk sebagai korporasi," tegas mantan Kapolri itu.

Dinamisnya Undang-Undang di Era Reformasi

Tito mengakui bahwa UU Ormas yang disusun pascareformasi 1998 mengutamakan kebebasan sipil, namun dalam perjalanannya, dinamika sosial dan politik menuntut evaluasi regulasi.

"Dalam perjalanan, setiap undang-undang itu dinamis. Bisa saja dilakukan perubahan-perubahan sesuai situasi," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa wacana revisi UU Ormas tetap harus melalui mekanisme formal dan melibatkan DPR RI sebagai pihak legislatif yang memiliki wewenang.

"Nantinya kalau ada usulan dari pemerintah, ya diserahkan ke DPR. DPR yang membahas dan memutuskan," jelas Tito.

Mendagri Tito: Gerakan Pangan Murah Bulog dan Polri Efektif Kendalikan Inflasi

200 Pemda Ajukan Sekolah Rakyat, Mendagri Tito: Tak Semua Bisa Disetujui

Mendagri Tito Karnavian Ajukan Perubahan Status 4 Pulau ke Wilayah Aceh ke PBB

DPR RI Desak Presiden Beri Sanksi Mendagri Soal Keputusan Kontroversial Pulau Aceh

Kemendagri Tegaskan Ormas Tak Punya Wewenang Lakukan Penangkapan atau Penggeledahan

Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Mendagri Terbitkan SE Pemanfaatan Lahan Pemda untuk SPPG