Mendagri Tito Karnavian Buka Peluang Revisi UU Ormas: "Banyak Ormas Bertindak Kebablasan"

Tegakkan Hukum, Jaga Stabilitas

Tito juga menekankan pentingnya penegakan hukum secara tegas, baik kepada individu maupun organisasi yang melanggar hukum.

Baca Juga:

• DPR RI Desak Presiden Beri Sanksi Mendagri Soal Keputusan Kontroversial Pulau Aceh
• Kemendagri Tegaskan Ormas Tak Punya Wewenang Lakukan Penangkapan atau Penggeledahan

Ia merujuk pada sejumlah kasus belakangan ini, termasuk pembakaran mobil polisi oleh oknum ormas di Depok, sebagai contoh nyata premanisme yang berkedok organisasi masyarakat.

"Kalau pidana ya otomatis harus ditindak. Proses pidana. Harus tegakkan hukum supaya stabilitas keamanan dijaga," ujarnya.

Baca Juga:

• Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Mendagri Terbitkan SE Pemanfaatan Lahan Pemda untuk SPPG
• Tegas! Ormas Terindikasi Kriminal Terancam Sanksi dan Pembubaran oleh Kemendagri

Premanisme Berkedok Ormas Jadi Sorotan DPR

Wacana ini pun mendapat dukungan dari Komisi III DPR, yang menilai premanisme berbaju ormas menjadi ancaman terhadap ketertiban umum dan supremasi hukum.

Dalam waktu dekat, Mendagri menyatakan pihaknya akan berdiskusi lebih lanjut dengan pemangku kepentingan terkait agar revisi UU Ormas dapat mengakomodasi kebebasan sipil sekaligus menjamin ketertiban hukum.*

(dc/J006)

DPR RI Desak Presiden Beri Sanksi Mendagri Soal Keputusan Kontroversial Pulau Aceh

Kemendagri Tegaskan Ormas Tak Punya Wewenang Lakukan Penangkapan atau Penggeledahan

Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Mendagri Terbitkan SE Pemanfaatan Lahan Pemda untuk SPPG

Tegas! Ormas Terindikasi Kriminal Terancam Sanksi dan Pembubaran oleh Kemendagri

Bobby Nasution Siap Tertibkan Ormas Preman di Sumut, Dukung Revisi UU Ormas

Mendagri Tito Karnavian Tegaskan Pelantikan Kepala Daerah Tidak Akan Serentak Lagi