JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan akar masalah kekurangan dokter spesialis di Indonesia.
Dalam rapat bersama Komisi IX DPR di Gedung DPR RI, Selasa (29/4/2025), Menkes Budi menyoroti sistem pendidikan dokter spesialis di Indonesia yang dinilainya tidak adil dan hanya terjangkau oleh kalangan mampu.
Menurut Budi, salah satu penyebab utama minimnya jumlah dokter spesialis adalah karena proses pendidikan yang sangat mahal dan menuntut calon peserta berhenti bekerja selama masa pendidikan.
Baca Juga:
"Mereka itu umumnya sudah berkeluarga, sudah bekerja sebagai dokter, sudah ada income. Tapi ketika ingin jadi spesialis, harus berhenti bekerja dan belajar empat tahun tanpa pendapatan," jelas Budi.
Ia menambahkan, dengan sistem seperti itu, hanya anak orang kaya yang mampu bertahan.
"Itu yang menyebabkan dokter spesialis anak orang kaya, karena kalau bukan anak orang kaya, mana mungkin bisa hidup?" tambahnya.
Lebih lanjut, Menkes Budi mengkritik uang pangkal pendidikan dokter spesialis yang bisa mencapai ratusan juta rupiah serta uang kuliah per semester yang juga tidak sedikit.
Hal ini berbeda dengan negara lain, di mana calon dokter spesialis bisa langsung bekerja di rumah sakit dan meningkatkan kompetensi tanpa harus membayar biaya besar.
"Di luar negeri tidak ada uang pangkal ratusan juta. Mereka langsung cari tempat kerja di rumah sakit, dapat gaji sambil meningkatkan keahlian. Selesai, langsung bisa praktik sebagai spesialis," jelas Budi.
Sebagai solusi, Kementerian Kesehatan kini telah membuka pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit (hospital-based) sejak Agustus 2024.
Program ini memungkinkan calon spesialis untuk tetap bekerja sambil menjalani pendidikan, sehingga lebih inklusif dan tidak membebani secara finansial.
Program ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan tenaga dokter spesialis, terutama di daerah-daerah yang selama ini sangat kekurangan.
"Pendidikan profesi dokter spesialis di rumah sakit sekarang sudah kita mulai. Ini untuk menjawab persoalan sistem yang kita anggap terlalu mahal dan eksklusif," tegas Budi.
Sebagai pembanding, Budi mengungkap bahwa Inggris mampu mencetak hingga 6.000 dokter spesialis per tahun, sementara Indonesia hanya 2.700, meski jumlah penduduk Indonesia lima kali lebih besar.
"Produksi kita baru sepertiga dari Inggris. Sistem kita ini memang satu-satunya di dunia, dan itu bukan keunggulan," tutupnya.*
(tm/a008)
MEDAN Kasus pencurian motor kembali terjadi di Kota Medan, yang semakin marak meskipun pihak Kepolisian telah melakukan patroli dan pena
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa penyebaran berita bohong atau hoaks melalui media digital hanya dapat diproses hukum jika
Hukum dan Kriminal
MERAUKE Kejaksaan Negeri (Kejari) Merauke menetapkan dan menahan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Santa Mari
Hukum dan Kriminal
JEMBER Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenkopo
Nasional
MANDAILING NATAL Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencan
Pemerintahan
MANDAILING NATAL Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, secara resmi melantik dan menyerahkan Surat Keputusan (SK) kep
Pemerintahan
SURABAYA Kepolisian Daerah Jawa Timur berhasil menangkap tiga pelaku penyebaran video hoaks dan deepfake berbasis kecerdasan buatan (AI) ya
Hukum dan Kriminal
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) terus mendalami dugaan korupsi dana stunting di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dengan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah akan mulai menerapkan kurikulum baru yang memasukkan pelajaran coding dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI)
Pendidikan
PEKANBARU Mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Pe
Hukum dan Kriminal
