Tegas! Ormas Terindikasi Kriminal Terancam Sanksi dan Pembubaran oleh Kemendagri

JAKARTA -Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan segera melakukan pendataan dan penertiban terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dianggap meresahkan masyarakat dan melanggar hukum.

Langkah ini diambil menyusul meningkatnya insiden yang melibatkan ormas dalam beberapa waktu terakhir, baik terkait gangguan keamanan maupun penghambatan investasi nasional.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyatakan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam dan akan mengambil tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Pertama, pemetaan ormas-ormas yang terindikasi melanggar hukum. Kedua, mengambil langkah pembinaan bagi yang masih bisa dibina, atau langkah hukum tegas bagi yang melangkah ke arah kriminalitas," ujar Bima saat ditemui di kawasan Permata Hijau, Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Bentuk Satgas Penertiban Ormas

Kemendagri juga telah meminta pemerintah daerah untuk membentuk satuan tugas (Satgas) khusus penertiban ormas. Satgas ini akan bertugas mengoordinasikan langkah-langkah penertiban, pembinaan, pemberdayaan, hingga penindakan hukum.

"Kami meminta agar seluruh daerah segera membentuk gugus tugas untuk ormas ini," tambah Bima.

Sanksi tegas juga akan diberlakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Bagi ormas yang terdaftar di Kemendagri dan terbukti melanggar hukum, Kemendagri dapat mencabut status terdaftarnya. Sementara ormas berbadan hukum di bawah Kemenkumham bisa dikenai sanksi administratif hingga pembubaran.

13 Larangan dalam UU Ormas

UU Ormas mengatur secara rinci 13 larangan bagi ormas. Di antaranya, dilarang menggunakan lambang negara sebagai simbol ormas, menyebarkan kebencian SARA, melakukan tindakan kekerasan, atau menerima sumbangan ilegal.

Beberapa larangan lainnya meliputi:

Menggunakan lambang atau simbol organisasi terlarang/separatis.

Melakukan penodaan agama.

Melakukan kegiatan yang menjadi wewenang penegak hukum.

Mengumpulkan dana untuk partai politik.

Menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila.

Jika melanggar, ormas dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, pencabutan status hukum, hingga pembubaran.

Sorotan Terhadap Peran Ormas dalam Gangguan Publik

Langkah Kemendagri ini muncul setelah sejumlah kasus yang menimbulkan keprihatinan, seperti pembakaran mobil polisi oleh anggota ormas di Depok serta laporan Wakil Ketua MPR mengenai ormas yang mengganggu pembangunan pabrik mobil listrik BYD di Subang, Jawa Barat.

Pemerintah menegaskan bahwa negara akan hadir untuk menjamin keamanan dan ketertiban, serta memastikan bahwa keberadaan ormas tidak mengganggu kepentingan masyarakat luas, dunia usaha, dan stabilitas nasional.*

(km/J006)