Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
LANGKAT -Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Mahasiswa Independen Sumatera Utara (Sumut) melakukan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Langkat, Senin sore (5/5).
Aksi ini menuntut pencopotan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Langkat, Nuriansyah Putra, atas dugaan praktik pungutan liar (pungli) dana desa.
Koordinator aksi, Wahyu Ridoni, menyampaikan bahwa saat ini ada sekitar 80 desa di Kabupaten Langkat yang belum mencairkan dana desa mereka karena menolak membayar pungutan sebesar Rp1 juta per desa yang diduga dilakukan oleh oknum Dinas PMD.
"Kami datang untuk menyampaikan keresahan masyarakat desa. Pencairan dana desa tidak bisa dilakukan karena diduga ditahan akibat penolakan pungli," kata Wahyu dalam orasinya.
Massa juga mendesak Bupati Langkat untuk segera mengevaluasi kinerja Dinas PMD, serta mendorong Kejaksaan Negeri Langkat turun tangan mengusut tuntas dugaan praktik korupsi tersebut.
"Kadis PMD harus bertanggung jawab dan mengundurkan diri karena cacat moral dalam kepemimpinan," tegas Wahyu.
Situasi sempat memanas ketika massa memblokade pintu masuk Kantor Bupati, menyebabkan sejumlah pegawai dan masyarakat tidak dapat masuk dan memilih balik arah.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Bupati Langkat terkait tuntutan tersebut. Mahasiswa berjanji akan kembali menggelar aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti.*
(ms/J006)
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI