Tak Baca Teks Saat Pidato, Prabowo: Manusia Kalau Bikin Salah, ya Kita Minta Maaf Saja
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengaku kerap diingatkan oleh stafnya agar menyampaikan pidato sesuai dengan teks yang telah disiapkan
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR -Real Estate Indonesia (REI) menargetkan pembangunan 25.000 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Provinsi Sumatera Utara, sebagai bagian dari program pemerintah untuk menyediakan 3 juta rumah subsidi di seluruh Indonesia.
Dari total target tersebut, 2.000 unit akan dibangun di Kota Pematangsiantar dan 1.000 unit di Kabupaten Simalungun.
Ketua Komisariat REI Pematangsiantar, Gabriel K Pandiangan, menjelaskan bahwa program ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), yang mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2025 tentang batas maksimal penghasilan bagi calon pembeli rumah subsidi.
Untuk wilayah Sumatera, NTT, dan NTB, penghasilan maksimal bagi pasangan yang sudah menikah adalah Rp10 juta, sementara untuk lajang sebesar Rp8,5 juta.
Gabriel juga menyebutkan bahwa respons masyarakat Kota Pematangsiantar terhadap program ini cukup positif, dan target pembangunan rumah subsidi ini berpotensi untuk ditingkatkan.
Saat ini, sebanyak 1.000 unit rumah telah dibangun di wilayah Kecamatan Siantar Sitalasari dan Martoba, meskipun beberapa wilayah lainnya seperti Kecamatan Siantar Marihat dan Simarimbun terkendala oleh status lahan yang masih berfungsi sebagai tanah pertanian.
"Untuk tahun ini, rumah-rumah subsidi ini masih dalam tahap pembangunan dan sebagian sudah memasuki tahap akhir. Namun, belum ada yang dihuni. Diestimasikan, masyarakat baru bisa menempati rumah tersebut mulai tahun depan," jelas Gabriel pada Selasa (6/5/2025).
Program 3 juta rumah subsidi ini tidak melibatkan pemerintah daerah secara langsung, namun tetap mendapat dukungan penuh dari pihak Pemda.
Pengusaha properti hanya berhubungan dengan pihak bank untuk proses pembayaran.
Masyarakat yang membeli rumah subsidi juga akan mencicil pembayaran melalui bank, sementara Kementerian PKP memberikan subsidi untuk meringankan beban pembeli.
Pemerintah daerah juga berperan aktif dengan memberikan insentif berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Masyarakat Berpenghasilan Rendah (PBG-MBR).
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengaku kerap diingatkan oleh stafnya agar menyampaikan pidato sesuai dengan teks yang telah disiapkan
NASIONAL
JAKARTA Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkap salah satu faktor yang diduga memicu kasus keracunan dalam program Makan Bergi
KESEHATAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo
HUKUM DAN KRIMINAL
PANDEGLANG Tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian lima jurnalis dan tiga awak speedboat yang hilang kontak saat melakukan pelipu
PERISTIWA
MEDAN Hujan deras yang mengguyur Kota Medan, Sumatera Utara, pada Rabu malam, 9 September 2026, menyebabkan sejumlah wilayah terendam ba
PERISTIWA
DELI SERDANG Juli Hartuti (49), mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, menggugat Bupati Deli
HUKUM DAN KRIMINAL
CIREBON Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkap sejumlah faktor yang dapat memicu perceraian dalam rumah tangga. Menurut dia, persoalan
NASIONAL
KARO Kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, pada pertengahan Agustus 2026 terus mendapat p
KESEHATAN
KARO Siswi SMK Bersama Berastagi berinisial FP, 16 tahun, yang sebelumnya menjadi korban dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gr
KESEHATAN
JAKARTA Pakar hukum tata negara Denny Indrayana berencana mengajukan sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis, 10 Se
HUKUM DAN KRIMINAL