BWI Siap Fasilitasi Penyelesaian Status Wakaf Blang Padang, Pemerintah Aceh Sambut Positif
JAKARTA Badan Wakaf Indonesia (BWI) menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi penyelesaian status tanah wakaf Blang Padang di Banda Ace
PEMERINTAHAN
JAKARTA -Wacana kontroversial dilontarkan Dedi Mulyadi, calon Gubernur DKI Jakarta, yang menyebut akan menggaji setiap kepala keluarga (KK) di Jakarta sebesar Rp 10 juta per bulan jika terpilih nanti.
Pernyataan ini langsung menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menyebut perhitungan Dedi keliru dan jauh dari realitas fiskal daerah.
"Kang Dedi salah hitung. Kalau 2 juta kepala keluarga dikalikan Rp 10 juta per bulan, totalnya Rp 20 triliun setiap bulan. Dikalikan 12 bulan, berarti Rp 240 triliun setahun," ujar Chico, Senin (12/5/2025).
Menurut Chico, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta pada tahun 2025 hanya Rp 91,34 triliun. Bahkan dengan efisiensi maksimal sekalipun, angka tersebut tidak akan mampu menutupi wacana gaji fantastis yang diusulkan.
"Mungkin karena terlalu semangat, jadi meleset hitungannya," tambah Chico dengan nada santai.
Pemprov DKI sendiri telah melakukan penyisiran anggaran dan menghemat Rp 1,5 triliun demi efisiensi, sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2025.
Wacana ini pertama kali disampaikan Dedi saat menghadiri Musyawarah Nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) di Bandung, 6 Mei 2025 lalu. Dalam pidatonya, ia menyebutkan bahwa dari total sekitar 2 juta KK di Jakarta, seluruhnya bisa menerima gaji tetap dari APBD.
"10 juta penduduk, 2 juta KK. Itu bisa digaji Rp 10 juta, karena 10 juta kali 2 juta hanya Rp 20 triliun," ujar Dedi di hadapan peserta Munas.
Meski mengkritik perhitungan, Chico Hakim tetap mengapresiasi niat Dedi Mulyadi yang ingin menyejahterakan rakyat.
"Niatnya bagus, ingin menyejahterakan warga. Prinsip itu juga yang dipegang Pak Pramono Anung sebagai Gubernur DKI saat ini," kata Chico.
Namun ia menekankan bahwa kebijakan publik harus dilandasi data yang akurat dan perhitungan fiskal yang realistis, bukan sekadar janji politik menjelang pemilihan kepala daerah.*
JAKARTA Badan Wakaf Indonesia (BWI) menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi penyelesaian status tanah wakaf Blang Padang di Banda Ace
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menggelar rapat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai tingginya biaya politik menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan peringatan kepada para peserta tax amnesty dan Program Pengungkapan Sukarela (P
EKONOMI
JAKARTA Advokat senior Deni Kailimang menilai penanganan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mant
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Koperasi Desa/Kelura
EKONOMI
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dian Rubianty, bes
NASIONAL
JAKARTA Direktorat Jenderal Imigrasi mengambil tindakan terhadap dua warga negara asing (WNA) yang diduga menjadi penyelenggara komunita
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk tetap memperjuangkan hak dan kesejahteraan buruh, bahkan sete
NASIONAL
JAKARTA PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM kembali membuka kesempatan bagi mahasiswa Indonesia untuk mendapatkan pengal
NASIONAL