Komeng Dukung Bang Azran Pimpin FORKABI: Memajukan Budaya Betawi adalah Amanat Konstitusi
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Forum Komu
NASIONAL
JAKARTA -Wacana kontroversial dilontarkan Dedi Mulyadi, calon Gubernur DKI Jakarta, yang menyebut akan menggaji setiap kepala keluarga (KK) di Jakarta sebesar Rp 10 juta per bulan jika terpilih nanti.
Pernyataan ini langsung menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menyebut perhitungan Dedi keliru dan jauh dari realitas fiskal daerah.
"Kang Dedi salah hitung. Kalau 2 juta kepala keluarga dikalikan Rp 10 juta per bulan, totalnya Rp 20 triliun setiap bulan. Dikalikan 12 bulan, berarti Rp 240 triliun setahun," ujar Chico, Senin (12/5/2025).
Menurut Chico, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta pada tahun 2025 hanya Rp 91,34 triliun. Bahkan dengan efisiensi maksimal sekalipun, angka tersebut tidak akan mampu menutupi wacana gaji fantastis yang diusulkan.
"Mungkin karena terlalu semangat, jadi meleset hitungannya," tambah Chico dengan nada santai.
Pemprov DKI sendiri telah melakukan penyisiran anggaran dan menghemat Rp 1,5 triliun demi efisiensi, sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2025.
Wacana ini pertama kali disampaikan Dedi saat menghadiri Musyawarah Nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) di Bandung, 6 Mei 2025 lalu. Dalam pidatonya, ia menyebutkan bahwa dari total sekitar 2 juta KK di Jakarta, seluruhnya bisa menerima gaji tetap dari APBD.
"10 juta penduduk, 2 juta KK. Itu bisa digaji Rp 10 juta, karena 10 juta kali 2 juta hanya Rp 20 triliun," ujar Dedi di hadapan peserta Munas.
Meski mengkritik perhitungan, Chico Hakim tetap mengapresiasi niat Dedi Mulyadi yang ingin menyejahterakan rakyat.
"Niatnya bagus, ingin menyejahterakan warga. Prinsip itu juga yang dipegang Pak Pramono Anung sebagai Gubernur DKI saat ini," kata Chico.
Namun ia menekankan bahwa kebijakan publik harus dilandasi data yang akurat dan perhitungan fiskal yang realistis, bukan sekadar janji politik menjelang pemilihan kepala daerah.*
(bs/j006)
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Forum Komu
NASIONAL
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI), Prof. Dr. H. OK. Saidin, SH, M.Hum bergelar Datuk Seri
NASIONAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh akan segera menentukan status penanganan bencana hidrometeorologi setelah masa Transisi Darurat menuju Pemuli
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI Prof. Arief Hidayat menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, belum memutuskan ap
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Anakanak mencakup hampir 30 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah yang besar tersebut menjadikan pemenuhan hak anak s
NASIONAL
JAKARTA Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUUXXIII/2025 yang melarang penghapusan sisa kuota internet secara sepihak dinilai m
NASIONAL
JAKARTA Rapper asal Amerika Serikat, Kanye West atau yang kini dikenal dengan nama Ye, dipastikan akan menggelar konser perdananya di In
ENTERTAINMENT
JAKARTA Program Bedah Rumah pemerintah selangkah lagi memiliki aturan baru. Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Program Bedah
NASIONAL
BANDA ACEH Kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh yang menyerahkan pengelolaan tata kelola parkir publik kepada pihak swasta menda
PEMERINTAHAN