Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Sambangi KPK, Ada Apa?

JAKARTA— Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendadak menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan,

Senin (19/5/2025), guna berkonsultasi dan memastikan program-program strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berjalan tanpa celah korupsi.

Dalam pertemuan tersebut, Dedi diterima langsung oleh jajaran Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK.

Dia menyampaikan bahwa kunjungannya fokus pada langkah pencegahan dan efisiensi tata kelola anggaran daerah.

"Kami pagi hari ini bertemu dengan jajaran KPK di bidang pencegahan, terutama kita mendapat arahan dari Pak Ujang Bahtiar [Direktur Korsup Wilayah II KPK]," kata Dedi kepada awak media di Kantor KPK.

Realokasi Rp5 Triliun untuk Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur

Dedi menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan efisiensi besar-besaran dengan merealokasikan anggaran yang sebelumnya digunakan untuk belanja rutin ke sektor-sektor esensial seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kelistrikan.

Salah satunya adalah belanja TIK sebesar Rp700 miliar yang kini dialihkan untuk pembangunan ruang kelas baru.

"Realokasi ini bertujuan agar anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat, bukan membiayai belanja yang tak memiliki kepentingan publik," jelasnya.

Termasuk juga realokasi anggaran perjalanan dinas menjadi pembangunan infrastruktur jalan dan pengadaan listrik untuk 240 ribu warga yang belum menikmatinya.

Dedi menyebut hampir Rp250 miliar disiapkan untuk menyambung listrik ke rumah-rumah warga dari sebelumnya hanya Rp9 miliar.

Pembinaan Karakter Pelajar di Barak

Dedi juga menyinggung program pembinaan karakter untuk pelajar bermasalah melalui pengiriman ke barak pendidikan disiplin.

Program ini ditujukan untuk menekan angka kenakalan remaja seperti tawuran, konsumsi minuman keras, hingga kecanduan gim daring.

"Insya Allah, berdasarkan rekomendasi psikolog, besok angkatan pertama sudah bisa meninggalkan barak," ungkapnya.

Apresiasi KPK

Direktur Korsup Wilayah II KPK Ujang Bahtiar menyatakan pihaknya memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah strategis yang diambil Pemprov Jabar.

Ia juga memastikan bahwa program tersebut akan dikawal agar tidak menyalahi aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kami berharap bahwa ide dan gagasan dari Pak Gubernur ini benar-benar menghadirkan perubahan dan kemanfaatan riil," ujar Ujang.

Langkah Dedi Mulyadi ini dinilai sebagai upaya konkret mengawal reformasi birokrasi di daerah dan menjauhkan kebijakan publik dari potensi penyalahgunaan anggaran.*

(cn/a008)