JAKARTA — Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) memastikan keaslian ijazah sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) atas nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo.
Hal ini ditegaskan setelah serangkaian uji laboratorium forensik yang membandingkan ijazah Jokowi dengan dokumen pembanding dari alumni dan institusi terkait.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro, mengungkapkan bahwa ijazah asli bernomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1681KT, yang diterbitkan pada 5 November 1985, telah diuji secara menyeluruh bersama sampel pembanding dari tiga rekan seangkatan di Fakultas Kehutanan UGM.
Baca Juga:
"Penyelidik menguji elemen-elemen pengaman ijazah mulai dari bahan kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, hingga tinta tanda tangan dekan dan rektor. Hasilnya, antara ijazah dan dokumen pembanding tersebut identik, berasal dari satu produk yang sama," ujar Brigjen Djuhandani dalam konferensi pers di Mabes Polri, Kamis (22/5).
Selain ijazah, Bareskrim juga telah mengumpulkan dan menguji dokumen-dokumen lain yang berasal dari masa SMA Jokowi di SMA 6 Surakarta hingga arsip Fakultas Kehutanan UGM.
Baca Juga:
Total terdapat 51 dokumen yang diperoleh dari Fakultas Kehutanan UGM sebagai bagian dari proses verifikasi.
"Dokumen-dokumen ini diperiksa dengan metode laboratorium forensik dan dibandingan dengan data dari alumni dan arsip kampus. Semua hasil uji menunjukkan konsistensi dan keaslian dokumen tersebut," tambah Djuhandani.
Langkah ini menjadi bagian dari penyelidikan Bareskrim dalam menanggapi tuduhan ijazah palsu yang pernah dilayangkan kepada Jokowi.
Penegasan keaslian dokumen akademik ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan menutup polemik yang selama ini beredar di masyarakat.*
(d/a008)
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
