Hendri Satrio: Isu Ijazah Jokowi Sudah Selesai, Kalau Masih Diragukan, Kasihan UGM

JAKARTA -Analis komunikasi politik Hendri Satrio atau yang akrab disapa Hensat memberikan tanggapan terkait pernyataan Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri yang memastikan ijazah sarjana Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah asli.

Menurut Hensat, penegasan dari pihak kepolisian tersebut menjadi penutup dari polemik lama mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI.

"Waktu saya baca polisi bilang ijazah Jokowi asli, ya sudah, alhamdulillah, selesai isu tentang ijazah," ucap Hensat dalam kanal YouTube pribadinya, Kamis (22/5/2025).

Baca Juga:

• Disarankan Kuliah S2, Gibran Dinilai Perlu Tingkatkan Kualitas Kepemimpinan
• Jokowi Minta Publik Tak Lagi Ributkan Kasus Ijazah: "Kalau Gaduh Terus, Saya Malah Diuntungkan"

Meski demikian, Hensat menyebut bahwa seharusnya pernyataan awal mengenai keaslian ijazah datang dari pihak Universitas Gadjah Mada (UGM), sebagai institusi penerbit.

Hensat menilai peran UGM dalam memastikan validitas ijazah sangat penting demi menjaga kredibilitas institusi pendidikan tinggi.

Baca Juga:

• Benarkah Partai Demokrat Dalang di Balik Isu Ijazah Palsu Jokowi?
• Ijazah Jokowi Disandingkan dengan Hitler's Diaries, Rismon: Bisa Dibuktikan Lewat Forensik Digital

"UGM bilang asli. Kalau ternyata enggak asli, ya UGM-nya yang harus malu. Bisa dibubarkan itu UGM," tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa bila masyarakat masih meragukan keaslian ijazah, maka sesungguhnya masalah bukan pada Jokowi sebagai pemilik, tapi pada kepercayaan publik terhadap UGM.

"Masa UGM, universitas terbaik di Indonesia, tidak dipercaya publik? Kasihan UGM kalau terus diragukan," imbuhnya.

Meski menyambut baik kepastian dari pihak kepolisian, Hensat memperkirakan bahwa penggugat seperti Roy Suryo masih akan mempertanyakan kewenangan polisi dalam menyatakan keaslian ijazah, karena hal tersebut dianggap sebagai ranah hukum atau pengadilan.

Ia juga menyinggung tanggung jawab lembaga negara seperti KPU dan Bawaslu dalam memverifikasi dokumen calon presiden sebagai bagian dari prosedur resmi.

"Verifikasi itu kewajiban KPU dan Bawaslu. Kalau ada yang bilang palsu sekarang, berarti proses verifikasi pemilu selama ini patut dipertanyakan," katanya.

Hensat sebelumnya juga sempat membuat polling di platform X (dulu Twitter), menanyakan apa dampak jika ijazah Jokowi ternyata palsu. Menurut hasilnya, sebagian besar responden menilai hal itu akan mempermalukan Indonesia di mata dunia.