Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
Oleh: Yakub F. Ismail
BEBERAPA hari terakhir ini berkembang narasi bahwa Partai Demokrat berada di balik mencuatnya isu mengenai dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Tidak jelas dari mana sumber valid yang menyebutkan kalau parpol berlogo mercy itu terlibat sebagai dalang di balik menyeruaknya isu ijazah palsu Jokowi ini.
Namun, dari informasi yang beredar, wacana ini muncul setelah Sekjen Peradi Bersatu sekaligus pelapor Roy Suryo dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, Ade Darmawan mengisyaratkan "partai biru" di balik kasus ijazah palsu tersebut.
Tentu masih spekulatif partai biru yang dimaksudkan Ade Derwawan ini. Apalagi, pihaknya tidak menyebutkan secara gamblang dan jelas partai biru mana yang dituding sebagai dalang itu.
Mengingat partai biru tidak hanya Demokrat, tapi juga PAN dan NasDem juga ada warna dominan birunya.
Kendati begitu, isyarat itu kuat dugaan tertuju pada Demokrat tak lain karena sosok yang dilaporkan (Roy Suryo) adalah orang yang pernah berkader sebagai anggota Demokrat.
Hal inilah yang membuat spekulasi liar ini mengerucut pada partai yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini.
Selain itu, sebagian relawan Jokowi juga menuding bahwa Partai Demokrat berada di balik penyebaran isu tersebut.
Sayangnya, tudingan ini sama sekali tidak berdasar. Secara logis, sulit diterima bahwa Partai Demokrat menjadi dalang di balik isu ini.
Setidaknya terdapat dua alasan fundamental mengapa tuduhan ini sulit dicerna akal sehat: pertama, Demokrat memiliki rekam jejak sebagai parpol dengan etika politik yang tinggi; kedua, secara strategis, wacana semacam ini justru sangat merugikan Demokrat sendiri yang saat ini mulai kembali bangkit.
Etika Demokrat
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI