Kelompok Tani Gugat Bupati Simalungun ke PTUN, Sengketa Kebun Plasma Memanas
MEDAN Kelompok Tani Plasma Tunas Malela Simalungun Jaya menggugat Bupati Simalungun ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan terkait p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan kinerjanya dalam mengembalikan kerugian negara dari tindak pidana korupsi.
Selama periode Januari hingga Maret 2025, KPK berhasil menyetorkan total Rp53 miliar ke kas negara hasil dari lelang barang rampasan milik para koruptor.
"Sepanjang Januari hingga Maret 2025, KPK telah berhasil mengembalikan dana ke kas negara sebesar total Rp53 miliar," ujar Mungki Hadipratikto, Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK, dalam keterangannya pada Jumat (30/5/2025).
Mungki merinci bahwa sebesar Rp13 miliar berasal dari hasil lelang pada Januari hingga Februari. Sedangkan pada Maret 2025, KPK menyumbang tambahan Rp42,45 miliar, termasuk nilai wanprestasi sebesar Rp100,07 juta.
Pada lelang Maret 2025, KPK melelang 82 lot barang rampasan, dengan 60 lot berhasil terjual, 22 lot belum laku, dan dua lot tercatat wanprestasi.
Barang-barang rampasan yang belum terjual terdiri dari aset mewah bernilai tinggi, di antaranya:
6 unit apartemen di Jakarta, seperti Apartemen Nifarro, The Wave Rasuna Epicentrum, dan Green Central City Tower Adenium.
3 bidang tanah dan bangunan di Sunter Agung, Kramat Pela, dan Srengseng.
2 kendaraan tanpa dokumen: VW Caravelle dan Triumph Speedmaster Bonneville.
Aksesori dan barang elektronik seperti tas Louis Vuitton, tas Gucci, sepeda Brompton, road bike Lapierre, gelas Tumbler Arcoroc, handphone Apple dan Oppo, tea kettle Fashion Kitchen, server NAS, dan perangkat Tableau.
Meski sebagian belum terjual, KPK menegaskan komitmennya untuk terus melelang barang-barang sitaan agar bisa dikembalikan menjadi bagian dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
"Kami akan terus mengoptimalkan proses lelang ini sebagai bagian dari upaya pemulihan aset dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi," tegas Mungki.
MEDAN Kelompok Tani Plasma Tunas Malela Simalungun Jaya menggugat Bupati Simalungun ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan terkait p
HUKUM DAN KRIMINAL
MIMIKA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti minimnya penerangan di ruang kelas saat meninjau Sentra Pendidikan di Kabupaten Mim
NASIONAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan UndangUndang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menj
NASIONAL
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla (JK), menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah tokoh agama serta pelaku sejar
NASIONAL
JAKARTA Advokat Ahmad Khozinudin menuding pakar hukum tata negara Feri Amsari telah dikriminalisasi setelah dilaporkan ke Polda Metro Ja
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Peneliti Australian National University (ANU), Sana Jaffrey, menyoroti perubahan pendekatan politik Presiden ke7 RI Joko Widodo
POLITIK
JAKARTA Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Ia menilai progres
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 2026 sebagai pedoman bagi hakim dalam menerapkan pidana nonpenjar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB) hasil Muktamar VI Bali menggugat UndangUndang Partai Politik ke Mahkamah Konsti
POLITIK
BANDA ACEH Delegasi Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) melakukan kunjungan strategis ke sejumlah perguruan tinggi vokasi serta menja
PENDIDIKAN