KPK Setor Rp53 Miliar ke Kas Negara dari Lelang Barang Rampasan Koruptor

JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan kinerjanya dalam mengembalikan kerugian negara dari tindak pidana korupsi.

Selama periode Januari hingga Maret 2025, KPK berhasil menyetorkan total Rp53 miliar ke kas negara hasil dari lelang barang rampasan milik para koruptor.

"Sepanjang Januari hingga Maret 2025, KPK telah berhasil mengembalikan dana ke kas negara sebesar total Rp53 miliar," ujar Mungki Hadipratikto, Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK, dalam keterangannya pada Jumat (30/5/2025).

Baca Juga:

• Topan Obaja Ginting Diduga Tak Sendirian, KPK Telusuri Pihak yang Memberi Perintah
• KPK Panggil Tiga Saksi Dugaan Korupsi Proyek Digitalisasi SPBU Pertamina 2018–2023

Mungki merinci bahwa sebesar Rp13 miliar berasal dari hasil lelang pada Januari hingga Februari. Sedangkan pada Maret 2025, KPK menyumbang tambahan Rp42,45 miliar, termasuk nilai wanprestasi sebesar Rp100,07 juta.

Pada lelang Maret 2025, KPK melelang 82 lot barang rampasan, dengan 60 lot berhasil terjual, 22 lot belum laku, dan dua lot tercatat wanprestasi.

Baca Juga:

• Wamenkumham: Kejagung, KPK dan TNI Dikecualikan dari Aturan Penyadapan di RUU KUHAP
• KPK Masih Telusuri Asal Usul Motor yang Disita dari Rumah Ridwan Kamil: Bukan Atas Namanya

Barang-barang rampasan yang belum terjual terdiri dari aset mewah bernilai tinggi, di antaranya:

6 unit apartemen di Jakarta, seperti Apartemen Nifarro, The Wave Rasuna Epicentrum, dan Green Central City Tower Adenium.

3 bidang tanah dan bangunan di Sunter Agung, Kramat Pela, dan Srengseng.

2 kendaraan tanpa dokumen: VW Caravelle dan Triumph Speedmaster Bonneville.

Aksesori dan barang elektronik seperti tas Louis Vuitton, tas Gucci, sepeda Brompton, road bike Lapierre, gelas Tumbler Arcoroc, handphone Apple dan Oppo, tea kettle Fashion Kitchen, server NAS, dan perangkat Tableau.

Meski sebagian belum terjual, KPK menegaskan komitmennya untuk terus melelang barang-barang sitaan agar bisa dikembalikan menjadi bagian dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Kami akan terus mengoptimalkan proses lelang ini sebagai bagian dari upaya pemulihan aset dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi," tegas Mungki.

Sementara itu, KPK juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung proses hukum dan pemulihan aset ini, serta mengimbau masyarakat ikut mengawasi setiap prosesnya secara transparan.*

(oz/j006)