YOGYAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyampaikan bahwa putusan tersebut perlu dikaji secara mendalam agar tidak berdampak negatif terhadap institusi pendidikan swasta yang telah lama menjadi pilar penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Putusan MK kemarin harus dikaji secara seksama. Jangan sampai justru mematikan peran pendidikan swasta, yang berarti juga melemahkan pendidikan nasional," tegas Haedar usai menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Gedung TK Aisyiyah Bustanul Athfal (TK ABA) Semesta di Sleman, Selasa (3/6/2025).
Haedar menyoroti kontribusi besar Muhammadiyah dalam dunia pendidikan nasional. Saat ini, Muhammadiyah tercatat mengelola lebih dari 20.000 TK ABA yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia bahkan mancanegara.
"Kontribusi Muhammadiyah tidak hanya di pendidikan anak usia dini, tapi juga ribuan SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Jumlah perguruan tinggi Muhammadiyah bahkan melebihi jumlah perguruan tinggi negeri," ungkapnya.
Ia menekankan bahwa kebijakan pendidikan tidak boleh meminggirkan lembaga swasta yang tumbuh melalui semangat kemandirian dan inovasi.
Haedar juga mempertanyakan kesiapan pemerintah apabila harus mengambil alih seluruh fungsi pendidikan yang saat ini dijalankan lembaga swasta. Menurutnya, pendidikan nasional akan melemah jika tidak ada keadilan perlakuan antara sekolah negeri dan swasta.
"Perhatikan konstitusi, kemaslahatan bangsa, dan realitas dunia pendidikan Indonesia di mana swasta punya peran strategis," tegasnya.
Meskipun mengkritik putusan MK, Muhammadiyah tetap menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pendidikan gratis sembilan tahun, asalkan pelaksanaannya inklusif dan sesuai kondisi sosial masyarakat.
Haedar mengingatkan agar pemerintah tidak menyamaratakan semua lembaga swasta sebagai entitas komersial. "Kebanyakan institusi pendidikan swasta, termasuk Muhammadiyah, tidak berorientasi bisnis. Jangan sampai hanya karena satu-dua lembaga berbisnis, lalu dijadikan dasar untuk kebijakan menyeluruh," pungkasnya.
Muhammadiyah berharap ke depan pemerintah membuka ruang setara bagi lembaga pendidikan negeri dan swasta agar sistem pendidikan nasional bisa tumbuh secara inklusif, mandiri, dan adil.*
THAILAND Seorang wanita berusia 31 tahun asal Thailand, Ratchanaporn, menjalani operasi pengangkatan kista raksasa seberat 8 kg yang sel
Kesehatan
MEDAN PTPN IV Region II menyatakan dukungannya atas pernyataan Bupati Simalungun, H. Anton Achmad Saragih, bahwa kebun teh di Simalungun bu
Ekonomi
JAKARTA Ormas Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) Komando Wilayah (Komwil) Jakarta Timur menggelar doa bersama untuk negeri dan
Agama
PEMATANGSIANTAR Layanan air minum di beberapa wilayah Pematangsiantar terganggu akibat pecahnya pipa Perumda Air Minum Tirta Uli di Jalan S
Peristiwa
JAKARTA Pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada Sabtu (4/10/2025) di kediaman Prabo
Politik
JAKARTA Insiden tragis yang menimpa Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo
Peristiwa
JAKARTA Keluarga besar TNI AL tengah berduka menyusul gugurnya Praka Mar Zaenal Mutaqim saat melaksanakan penerjunan Rubber Duck Operation
Peristiwa
BEKASI UTARA Warga di Bekasi Utara kesulitan mendapat air bersih dari Perumda Tirta Patriot, meski tagihan bulanan tetap datang.adsenseKo
Nasional
LOMBOK TENGAH Kabar mengejutkan datang dari dunia balap MotoGP setelah juara dunia Marc Marquez mengalami cedera serius pada putaran pem
Olahraga
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) terkait tata kelola Program
Kesehatan
