JAKARTA – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menegaskan bahwa informasi mengenai pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan pembengkakan denda akibat tidak membayar tilang Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah tidak benar.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin, menyusul beredarnya unggahan viral di media sosial yang menyebut STNK akan diblokir dan saldo ATM akan ludes apabila pelanggar tidak segera membayar tilang ETLE.
"Sangat salah kalau denda akan meningkat begitu saja. Denda dikenakan setiap kali pelanggaran dilakukan. Jadi, jika tidak ada pelanggaran tambahan, tidak ada pembengkakan denda," tegas Kombes Komarudin, Rabu (4/6).
Baca Juga:
Kombes Komarudin menjelaskan bahwa sistem ETLE bekerja dengan mencatat setiap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara.
Denda hanya diberlakukan sesuai jumlah pelanggaran yang tercatat, bukan berdasarkan jangka waktu pembayaran.
Baca Juga:
"Iya, denda bisa bertambah apabila pelanggaran bertambah. Bukan karena tidak dibayar," lanjutnya.
Polisi juga membantah isu bahwa sistem ETLE dapat menilang pejalan kaki.
Komarudin menegaskan bahwa teknologi kamera ETLE hanya dirancang untuk merekam pelanggaran yang dilakukan pengguna kendaraan bermotor, bukan pejalan kaki.
"ETLE hanya menggambarkan situasi jalan dan menangkap pelanggaran kendaraan bermotor. Untuk pejalan kaki, itu belum bisa," ujar Komarudin menanggapi unggahan di akun @jakarta.keras sebelumnya.
SIMALUNGUN Seorang balita perempuan bernama Glorya Pasaribu (2) ditemukan tewas setelah tergelincir ke dalam parit besar di dekat rumahn
Peristiwa
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempertimbangkan langkah jemput paksa terhadap Gibbrael Isaak (GI), warga negara Singa
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengecam keras pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang men
Nasional
SIMALUNGUN Sebuah mobil dinas berpelat merah milik UPTD Samsat Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, m
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari, melontarkan kritik keras terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Ba
Hukum dan Kriminal
SUMBA BARAT DAYA Seorang anggota polisi berpangkat Aipda berinisial PS, yang menjabat sebagai Kanit Propam Polsek Wewewa Selatan, kini r
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa kenaikan gaji para hakim yang direncanakan Presiden Prabowo Subianto hingga
Nasional
JAKARTA Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani membuka peluang kerja sama penempatan tenaga kerja te
Ekonomi
WASHINGTON Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya buka suara terkait serangan militer Israel terhadap Iran yang terjadi pada Juma
Internasional
MEDAN Peristiwa tragis terjadi di kawasan Jalan Dr Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area. Seorang pere
Hukum dan Kriminal
