RAJA AMPAT – Aktivitas pertambangan nikel yang dilakukan PT Gag Nikel di kawasan Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat, menuai sorotan tajam dari publik dan lembaga lingkungan.
Pemerintah pun akhirnya mencabut izin operasi perusahaan tersebut untuk sementara waktu per Kamis, 5 Juni 2025, demi melakukan verifikasi lapangan atas dugaan dampak negatif terhadap kawasan konservasi dan pariwisata.
Pencabutan ini disampaikan langsung oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, yang menyatakan bahwa operasi PT Gag Nikel dihentikan hingga hasil investigasi diumumkan.
Baca Juga:
"Untuk sementara kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan. Kita akan cek, dan hasilnya akan disampaikan setelah cross-check selesai," ujar Bahlil di kantornya.
Diketahui, izin usaha pertambangan (IUP) PT Gag Nikel telah terbit sejak 30 November 2017 berdasarkan SK 430.K/30/DJB/2017 dengan masa berlaku hingga 30 November 2047. Izin itu dikeluarkan saat Ignasius Jonan menjabat Menteri ESDM di periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Mengutip data dari Minerba One Data Indonesia (MODI), luas wilayah tambang yang dikantongi PT Gag Nikel mencapai 13.136 hektare, mencakup sebagian wilayah yang berdekatan dengan kawasan ekowisata Raja Ampat.
Kritik keras terhadap aktivitas pertambangan ini disampaikan oleh Greenpeace Indonesia, yang menilai hilirisasi industri nikel justru mengancam kelestarian alam dan potensi wisata kelas dunia di Raja Ampat.
"Raja Ampat bukan tempat yang cocok untuk tambang. Kawasan ini adalah warisan alam dunia yang tak ternilai," ungkap pernyataan resmi Greenpeace.
Dari sisi kepemilikan, 75% saham PT Gag Nikel dikuasai oleh perusahaan asal Australia, Asia Pacific Nickel Pty. Ltd., sedangkan sisanya 25% dimiliki oleh BUMN PT Aneka Tambang (Antam) Tbk.
Saat ini, jajaran manajemen PT Gag Nikel terdiri dari:
Presiden Komisaris: Hermansyah
Komisaris: Saptono Adji, Ahmad Fahrur Rozi, Lana Saria
DELISERDANG Setelah diungkap BITVOnline.com ke ruang publik, Pemprov Sumut akhirnya dipastikan tidak melanjutkan proses pengadaan paket
Pemerintahan
MAKASSAR Dai dan mantan pendeta Ustad Dr H M Yahya Yopie Waloni Sth Mth (55), dilaporkan meninggal dunia usia khutbah di Masjid Darul Falah
Agama
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mencegah delapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemerasan Tenaga Kerja Asing (TKA
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), menegaskan bahwa rencana perubahan aturan luas minimal rumah
Ekonomi
LANGKAT Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) melalui yayasan Human Initiative menyalurkan bantuan 100 ekor kambing kurban kepada warga Desa Pa
Nasional
Yangon, Myanmar Militer Myanmar menangkap seorang anak berusia enam tahun yang diduga terlibat dalam pembunuhan seorang pensiunan jender
Internasional
Tapanuli Selatan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyalurkan seekor sapi kurban untuk masyarakat Kabupaten Tapanuli Selat
Nasional
TAPSEL Wakil Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Jafar Syahbuddin Ritonga, mengajak seluruh masyarakat Indonesia menjadikan perayaan Idul Adh
Agama
BATU BARA Warga Kelurahan Pangkalan Dodek Baru, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, tengah dibuat resah oleh in
Pemerintahan
MEDAN Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Sumut yang digelar pada Selasa (3/6/2025) memutuskan pemberhentian dengan hormat H
Nasional
