JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, melontarkan kritik tajam terhadap keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang menetapkan pemindahan empat pulau dari wilayah Provinsi Aceh ke Sumatera Utara (Sumut).
Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138/2025, yang menyebut empat pulau yakni Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek kini berada di bawah administrasi Sumut.
Dalam sebuah video yang diunggah melalui akun Facebook pada Rabu (11/6/2025), Deddy mempertanyakan urgensi keputusan tersebut.
Baca Juga:
"Nggak ada urgensinya empat pulau itu diputuskan langsung jadi milik Sumut tanpa duduk bersama," ujar Deddy.
Deddy menyoroti aspek historis, sosiologis, hingga kemampuan fiskal Provinsi Sumatera Utara yang menurutnya belum memadai untuk mengelola wilayah tambahan.
Baca Juga:
"Apakah Sumut sudah mampu membiayai seluruh pembangunan di daerahnya?" tanya Deddy retoris, sambil menyebut APBD Sumut yang hanya Rp13 triliun belum bisa menjangkau daerah-daerah terpencil, termasuk Pulau Nias.
Ia juga menyentil Gubernur Sumut Bobby Nasution agar fokus pada pembangunan wilayah yang sudah ada, seperti Nias dan Danau Toba, alih-alih "menambah masalah baru" dengan mengklaim pulau-pulau lain.
"Besarkan dulu Pulau Nias, Danau Toba. Itu yang harus dikerjakan, bukan bikin masalah baru klaim pulau segala macam," tegasnya.
Deddy pun menyindir Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, agar tidak ikut-ikutan dalam polemik ini, dengan menyebut bahwa kemampuan fiskal Tapteng juga masih terbatas.
"Bupati Tapteng nggak usah ikut-ikutan, APBD anda juga kecil. Nambah empat pulau mau dapat apa?" sindir Deddy.
Ia menekankan pentingnya menggunakan akal sehat dan musyawarah dalam membuat keputusan yang menyangkut wilayah dan kewenangan administratif.
"Saya kira semua harus kembali kepada akal sehat," pungkas legislator DPR tersebut.
Pemindahan wilayah administratif antardaerah, terutama jika melibatkan provinsi dengan latar belakang sejarah dan politik yang kuat seperti Aceh, berpotensi menimbulkan ketegangan. Pemerintah pusat diminta lebih bijak dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sebelum mengambil keputusan besar semacam ini.*
(gn/j006)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengembangkan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Jalan Tol JakartaCikampek II
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengenang mendiang ekonom senior Kwik Kian Gie sebagai sosok yang sangat berperan dalam pe
Nasional
JAKARTA Kasus kematian misterius diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) berinisial ADP (39) di sebuah kos di Menteng, Jakarta Pusat, mem
Peristiwa
SAMOSIR Warganet dihebohkan dengan video viral yang memperlihatkan ratusan ikan mati mendadak di permukaan Danau Toba, Sumatera Utara. Ban
Pariwisata
JAKARTA Laga final Piala AFF U23 2025 mempertemukan Timnas Indonesia U23 dengan Vietnam U23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK),
Olahraga
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih bukanlah pihak yang akan
Ekonomi
JAKARTA Tim Digital Forensik dari Direktorat Siber Polda Metro Jaya mengungkap temuan penting dalam kasus kematian Arya Daru Pangayunan. B
Peristiwa
SUMUT Dunia jagat maya kembali dibuat heboh setelah sebuah video yang memperlihatkan kondisi memprihatinkan Kebun Binatang di Medan, Sumat
Pariwisata
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, resmi mengajukan gugatan uji materi terhadap Pasal 21 UndangUndang Tindak
Nasional
MEDAN Suasana di sekitar Balai Kota Medan dan Lapangan Merdeka mulai dipadati warga jelang acara nonton bareng (nobar) Final Piala AFF U2
Nasional