Pemprov Sumut Pastikan Tender Transparan Tanpa Intervensi, Proyek Infrastruktur Strategis Dikebut
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dilaksanakan sec
PEMERINTAHAN
PADANGSIDIMPUAN -Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Pejuang Hak Rakyat Sumatera Utara mengumumkan penundaan aksi unjuk rasa yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 12 Juni 2025.
Penundaan ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan atas kepulangan jamaah haji Kota Padangsidimpuan dari Tanah Suci.
Aksi yang rencananya akan dilakukan di depan Kantor Wali Kota dan DPRD Kota Padangsidimpuan itu mengangkat isu serius mengenai pengelolaan sampah, terutama kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Batu Bola yang dinilai sudah meresahkan warga.
"Aksi ini bukan tanpa alasan. Tidak mungkin kami menjatuhkan sampah kalau tidak ada masalah serius di baliknya," tegas Dewa, Koordinator Lapangan aksi, kepada media BITVonline, Kamis (12/6/2025).
Rencana aksi buang sampah sempat mendapat penolakan dari pihak kepolisian dengan dalih potensi pencemaran udara dan indikasi tindak pidana.
Namun, pihak aliansi berhasil membantah argumentasi tersebut dan tetap berkomitmen untuk melanjutkan aksi damai di hari yang telah ditentukan ulang.
Para mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam aliansi menegaskan kesiapannya, bahkan menyatakan siap "pasang badan" apabila tindakan mereka dipermasalahkan secara hukum.
Menurut Dewa, seluruh perlengkapan aksi termasuk dump truck dan sampah telah disiapkan 100 persen. Bahkan surat Pengaduan Masyarakat (Dumas) sudah dikirim ke Jakarta untuk ditindaklanjuti.
"Kita sudah koordinasi dengan Wakil Sekjend GEMMA PETA INDONESIA, Kak Puteri siap bantu kawal kasus ini sampai ke pusat," ungkap Dewa.
Puteri Leida Harahap, Wakil Sekjend GEMMA PETA INDONESIA, membenarkan adanya dukungan dari pihaknya. Ia menegaskan komitmennya untuk memastikan aspirasi masyarakat Padangsidimpuan diterima oleh Presiden dan Kementerian Lingkungan Hidup.
"Kami siap mendukung aksi ini. Kalau perlu, kita juga buat aksi serupa di Jakarta. Kalau ada aparat yang mencoba menggagalkan aksi ini, saya akan laporkan ke Mabes Polri. Polisi tugasnya mengamankan, bukan membatalkan unjuk rasa," ujar Puteri tegas melalui konfirmasi WhatsApp, Jumat (13/6/2025).
Ia juga memberikan semangat kepada para mahasiswa dan pemuda agar tidak gentar menghadapi tantangan.
"Terus semangat, perjuangkan aspirasi rakyat. Buka semua kedok kemunafikan pejabat yang abai terhadap lingkungan dan kesehatan warga," pungkas Puteri.
Aksi ini sangat dinanti warga yang terdampak langsung oleh buruknya pengelolaan sampah di TPA Batu Bola.
Mereka berharap suara yang dibawa mahasiswa dan pemuda mampu membuka mata pemerintah akan pentingnya penanganan sampah yang berkelanjutan dan berkeadilan.*
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dilaksanakan sec
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus menggenjot percepatan proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) Tahun Anggar
PEMERINTAHAN
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut) Sulaiman Harahap meminta seluruh pemerintah kabupaten/ko
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap menghadiri Gebyar Pendidikan dan Kebuday
PENDIDIKAN
BANDA ACEH Polda Aceh menggelar kegiatan donor darah dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke80 Tahun 2026. Kegiatan bakti kesehatan
KESEHATAN
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di zona merah pada perdagangan Kamis (18/6/2026) setelah Bank Indonesia (BI) memutusk
EKONOMI
JAKARTA Kebijakan penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah menuai penolakan dari Gabungan Peng
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dikabarkan menaruh perhatian serius terhadap anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit yang terjad
NASIONAL
JAKARTA Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) menyatakan penolakan terhadap kebijakan penghentian sementara Program Makan
NASIONAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan masih terdapat puluhan sekolah di Sumatera yang terpaksa menumpang
NASIONAL